- VIVA.co.id/Ridho Permana
VIVA – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional atau BPN, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon menilai, Jokowi harus meminta maaf pada publik. Permintaan maaf ini, karena kesalahan data yang diungkap mantan gubernur DKI itu saat debat.
"Kalau kekeliruan itu yang sengaja, asal bluff (gertak) dan kemudian mengklaim suatu pekerjaan yang bukan pekerjaanya dia, atau data yang sebenarnya tidak akurat, saya kira Pak Jokowi harus minta maaf dengan data itu," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa 19 Februari 2019.
Fadli menyebut, data yang disampaikan Jokowi memang banyak yang bodong dan ngawur. Termasuk, argumentasi Jokowi yang dianggap bermasalah. Ia heran, lantaran Jokowi merupakan capres petahana.
"Kebetulan paslon nomor 01 ini, sekaligus petahana. Kalau seorang paslon yang juga petahana mengeluarkan data bodong dan data yang salah, bagaimana kita tidak kaget kebijakan-kebijakannya itu banyak yang salah dan banyak yang ngawur," kata Fadli.
Kemudian, ia juga menuding, data yang disebut Jokowi sebagai kebohongan publik. Sebab, boleh saja bila Jokowi melakukan kekeliruan yang tak disengaja. Tetapi, kekeliruannya fatal, karena angka yang meleset sampai ratusan ribu.
"Kalau angkanya melesetnya cuma sedikit, saya kira wajar lah kita manusia. Tetapi, kalau melesetnya ratusan ribu itu bagaimana? Saya kira tidak wajar, misalnya impor jagung, 180 ribu, padahal 700-an ribu. Itu meleset berapa ratus persen. Itu bukan meleset, itu namanya bohong," kata Fadli.
Fadli menjelaskan, alasan perlu minta maaf karena debat disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Kata dia, jangan sampai kebohongan menjadi sebuah kebiasaan di dalam berbangsa dan bernegara.
"Ini kan sebuah forum terhormat, forum terhormat dalam sebuah perdebatan tertinggi. Rakyat butuh tahu apa itu kebenaran, kecuali misalnya dia mempertahankan argumennya," lanjut Wakil Ketua DPR itu.
Ia mencontohkan, soal kebakaran hutan yang terus terjadi juga sudah direvisi. Padahal, janji Jokowi tidak ada lagi kebakaran hutan pada 2015.
Fadli menambahkan, bisa saja soal ini dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Karena, ini kesalahan data yang diungkap pada publik ini kan misleading. Dan, yang misleading ini bahaya, artinya menipu rakyat. Maka, harus ada tindakan," kata Fadli. (asp)
