Mahfud MD Minta Maaf soal Polemik Pendukung Prabowo Garis Keras

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyampaikan permohonan maaf karena ucapannya soal pendukung Prabowo Subianto berasal dari daerah garis keras. Ia memahami istilah ucapannya bisa dipahami dengan sudut pandang yang tidak sama.

Waketum Nasdem Ahmad Ali Temui Prabowo Minta Dukungan Maju Pilgub Sulteng

Dia menekankan garis keras yang dimaksudnya sebagai istilah sikap kokoh, tidak mau berkompromi dengan pandangan yang tidak sejalan.

"Arti garis keras di dlm literatur " is an adjective describing a stance on an issue that is inflexible and not subject to compromise". Arti ini tak bs dicabut krn sdh jd term dlm ilmu politik scr internasional. Tp bg yg salah memahami penggunaan istilah ini sy minta maaf," ujar Mahfud dikutip dari akun Twitternya, @mohmahfudmd, Rabu, 1 Mei 2019.

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun

Mahfud menekankan tak ingin mau memperpanjang polemik istilah garis keras tersebut. Apalagi, ada isu yang menudingnya sengaja melontarkan ucapan tersebut karena untuk pengalihan isu kecurangan Pemilu 2019.

Baca: Debat Panas Mahfud MD Vs Fadli Zon soal Pendukung Prabowo Garis Keras

Prabowo Makin 'Gemoy' Kuasai Parlemen Jika PKB dan Nasdem Gabung Koalisi

Dia meminta agar semua pihak lebih baik fokus mengawal proses penghitungan suara pemilu. Kata dia, dalam sistem demokrasi mestinya semua harus mendapatkan keadilan.

"Daripada sy dituding "mau membelokkan isu" dari kecurangan pemilu maka sy takkan memperpanjang polemik. Mari kita kawal sj ber-sama2 proses pemilu ini krn jalannya msh panjang. Semua hrs mendapat keadilan sesuai tuntutan demokrasi. Demokrasi hrs selalu diimbangi hukum (nomokrasi)," demikian cuitan tambahan Mahfud.

Imbas ucapan Mahfud memang banyak kritikan tetuju kepada pakar hukum tata negara tersebut. Sejumlah pihak mulai dari tokoh Aceh, Sulawesi Selatan sampai Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi Mahfud yang juga menjabat anggota Dewan Pengarah Badan Pemmbinaan Ideologi Pancasila.

Pernyataan Mahfud dianggap tak tepat karena dinamika saat ini sedang panas tensinya karena menunggu proses penghitungan suara Pemilu 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya