Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kecurangan Pemilu yang begitu masif seharusnya bisa ditindak secara serius oleh penyelenggara Pemilu karena ini berkaitan dengan konstitusionalitas dan legitimasi hasil Pemilu. Fadli pun menghimpun banyak informasi kecurangan, seperti money politics hingga salah input data yang menurutnya adalah kecurangan Pemilu yang paling mendasar.
Hal itu ia ungkapkan saat mengunjungi kantor KPU RI guna menjalankan tugas pengawasan DPR terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Turut serta mendampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, Jumat (3/5). “Kita datang ke KPU sebagai pimpinan DPR dan untuk melihat langsung bagaimana menghitung suara baik software dan hardware. Karena ini sudah jadi perbincangan di masyarakat terkait salah input,” ujar Fadli.
Menurut Fadli, penghitungan KPU seharusnya bisa dilakukan secara profesional, mengingat anggaran yang digunakan untuk Pemilu cukup besar. Salah input data menurut Fadli adalah kesalahan terbesar KPU dalam penyelenggaraan Pemilu saat ini. “Terkait dengan salah input, perlu ditelisik siapa yang membuat kesalahan ini. Termasuk server-nya yang terkait dengan situng Pemilu supaya jelas. Ini hal yang ingin kami perkuat,” tutur Fadli.
Karena salah input ini telah menjadi perhatian masyarakat yang cukup besar sehingga perlu disikapi secara serius agar marwah KPU tetap dijaga kepercayaannya oleh masyarakat. Jika KPU sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, maka itu akan menjadi masalah baru. “Menurut saya, ini sudah mendapatkan perhatian masyarakat. Ini harus segera ditangani,” sambung Fadli.
Secara kelembagaan, nantinya DPR akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Untuk sementara, ia akan terus mengumpulkan bukti dan data kecurangan Pemilu. “Sekarang ini contoh kecurangan itu nyata dan ini akan dikumpulkan untuk jadi bukti dan evaluasi untuk sistem ke depan. Terutama untuk salah input, menurut saya itu kecurangan, bukan kelalaian,” tutup Fadli.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
