- VIVA/ Fajar GM
VIVA – Pascapilpres 2019 pada April 2019 lalu, para elite Partai Demokrat terlihat makin akrab dengan Joko Widodo. Terhitung dua kali Ketua Kogasma yang juga putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu dengan Jokowi.
Meskipun pada pilpres tersebut Partai Demokrat tidak mendukung duet Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Demokrat menjadi salah satu pengusung pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Kabar merapatnya Demokrat menjadi pro dan kontra. Pengamat politik yang juga Direktur IndoStrategi, Arif Nurul Iman menjelaskan, pintu Demokrat untuk masuk ke koalisi Jokowi-Ma'ruf apabila nanti ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 jelas semakin terbuka.
Apalagi menurut dia, setelah pertemuan antara SBY dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pemakaman Ani Yudhoyono beberapa hari lalu. Pada Idul Fitri 5 Juni 2019 lalu, kedua putra SBY yakni AHY dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas bahkan sowan ke kediaman Megawati di Teuku Umar Menteng.
"Kedatangan AHY ke kediaman Megawati saya kira dalam rangka upaya mencairkan ketegangan politik selama ini, selain sebagai pendekatan politik agar blokade politik PDIP terhadap Demokrat khususnya karier politik AHY bisa terbuka," kata Arif saat dihubungi VIVA, Jumat 7 Juni 2019.
Dua kali pertemuan Jokowi dengan AHY menurutnya adalah indikasi awal. Kehadiran Megawati di pemakaman istri SBY, Ani Yudhoyono juga semakin membuka jalan bagi Demokrat.
Dengan saling terbuka antara kubu SBY dan Megawati, menurut Arif ini menjadi pertanda kuat bahwa ke depan langkah Demokrat semakin mulus. Karena dua pertemuan Jokowi dengan AHY, menurut dia belum bisa memberi jalan mulus bagi koalisi menerima Demokrat.
"Ini penting karena selama ini PDIP ada kesan melakukan “blokade politik” terhadap Demokrat khususnya AHY. Karena itu, pascasilaturahmi dengan Mega, peluang Demokrat masuk kabinet semakin besar," kata dia.
Koalisi Jokowi-Ma'ruf juga ditengarai ingin agar suara di parlemen atau DPR bisa diamankan. Dukungan Demokrat dalam hal ini dianggap memberikan pengaruh.
"Gejala ini terlihat dari sinyal politik istana yang akan membangun koalisi 80 persen di parlemen," katanya.
Dianggap Bukan Lagi Kader PDIP, Zulhas: Rumah Pak Jokowi dan Gibran Namanya PAN
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara soal pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun soal status Presiden Jokowi dan Gibra
