PAN Yogya Tolak Wacana Bergabung ke Koalisi Jokowi

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Tambora, Jakarta Barat.
Sumber :
  • Dok. Biro Pers dan media Istana Kepresidenan.

VIVA – Partai Amanat Nasional (PAN) ramai diisukan akan lompat dari koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Isu bergabungnya PAN ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin ini mendapatkan penolakan dari pengurus di daerah.

Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapat 61 Persen Saham Freeport Indonesia, Meski Alot Negosiasinya

Salah satu kepengurusan PAN di daerah yang menolak wacana bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin adalah DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua DPW PAN DIY, Nazaruddin penolakan wacana bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin ini dikeluarkan dan ditandatangani bersama dengan pengurus DPD dari empat kabupaten dan satu kotamadya di DIY.

"DPW PAN DIY beserta seluruh DPD PAN di Daerah lstimewa Yogyakarta menyatakan menolak untuk bergabung kepada koalisi 01. Kami juga menolak setiap upaya yang mencoba mengarahkan PAN untuk bergabung ke koalisi 01," ujar Nazaruddin, Selasa, 18 Juni 2019.

Sidang Sengketa Pilpres di MK, Bawaslu Sebut Jokowi Bagi-bagi Bansos Tak Langgar Netralitas

Nazaruddin menjabarkan berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 9 Agustus 2018, PAN mendukung Prabowo-Sandi. Keputusan ini disebut Nazaruddin sebagai keputusan politik yang tepat dan dilandasi pertimbangan ideologis.

"Bahwa koalisi 02 dan pasangan calon yang didukung PAN memiliki komitmen yang kuat untuk membela kepentingan rakyat dan umat, sebuah komitmen yang sama yang menjadi semangat bagi perjuangan politik PAN," jelas Nazaruddin.

Gus Miftah Curiga Jokowi Pilih Bahlil Lahadalia Jadi Menteri Karena Lucu, Bukan Prestasi

Nazaruddin menyebut ada sejumlah manuver dari sejumlah pihak untuk mengarahkan PAN bergabung ke Jokowi -Ma'ruf Amin. Nazaruddin menuding manuver-manuver yang dilakukan itu sebagai bentuk pengkhianatan kepada PAN.

"Kami melihat bahwa upaya apapun untuk bergabung dengan koalisi yang lain di luar koalisi 02 tentunya akan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap suara dan aspirasi dari kader, pemilih, dan simpatisan PAN," tegas Nazaruddin.

Nazaruddin menambahkan kehadiran PAN di tengah dominasi dan hegemoni rezim saat ini dibutuhkan untuk penyeimbang sebagai oposisi. Kehadiran penyeimbang seperti ini dianggap sebagai mekanisme check and balance yang harus tetap ada dalam kehidupan bernegara.

"Dengan segala pertimbangan tersebut, kami meyakini bahwa keputusan PAN untuk terus bergabung dalam koalisi 02 serta untuk mengambil peran oposisi jika nantinya diperlukan adalah merupakan pilihan politis yang paling logis dan rasional," ujar Nazaruddin.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya