Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Rabu, 19 Juni 2019 | 00:06 WIB

Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Abdullah Hehamahua meminta MK berani tegas.
Pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin saat debat kelima Capres-Cawapres 2019
Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin saat debat kelima Capres-Cawapres 2019

VIVA – Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berani tegas dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019. Abdullah meminta MK bernyali dengan mendiskualifikasi pasangan 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dia menyoroti polemik cawapres Ma'ruf Amin karena statusnya sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah.

"Siapa yang bilang bahwa anak BUMN bukan BUMN? Saya komisioner KPK sering memeriksa kekayaan penyelenggara negara. Anak BUMN itu diperiksa BPK berarti ada anggaran negara di dalamnya," kata Abdullah di Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.

Bagi dia, bila ada pejabat yang maju sebagai capres dan cawapres namun tak melekatakan jabatannya maka melanggar aturan.

"Jika ada pejabat yang maju capres dan cawapres yang tidak meletakan jabatannya maka itu melanggar aturan. Dengan demikian wajar untuk didiskualifikasi," tutur Abdullah.