- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVA – Partai Nasdem menyinggung usaha yang dibangun dua kubu terkait upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Teuku Taifuqulhadi, menuturkan rekonsiliasi sah-sah saja. Namun, harus ada catatan yang diperhatikan.
Dia menekankan, rencana mendamaikan dari dua figur calon presiden dan pendukung yang bersaing jangan dimaknai bagi-bagi jabatan pemerintahan oleh pemenang pemilu.
"Menurut saya rekonsiliasi tersebut tidak di atas (dijadikan) pandangan bahwa perlu membagi-bagi kursi," kata Taufiq di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 1 Juli 2019.
Taufiq menyatakan, partainya bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju barisan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masuk gerbong pemerintah. Baginya, sistem pemerintahan yang ideal juga perlu ada partai penyeimbang.
"Itu akan baik untuk rakyat Indonesia dan baik bagi demokrasi. Menurut saya tidak perlu meminta ataupun diajak berada di dalam koalisi Pak Jokowi-Kiai Maruf," ujar dia.
Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang diisi sejumlah partai resmi dibubarkan beberapa waktu lalu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.
Dari dinamika politik, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat yang diisukan akan merapat ke koalisi Jokowi. Salah satu rujukannya saat Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menemui Jokowi beberapa kali. Begitupun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga sempat menemui Jokowi di Istana.
Manuver dari elite Demokrat dan PAN memberikan sinyal dua partai itu tak akan berada di barisan oposisi.
