- istimewa
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyampaikan harapan, agar sejumlah partai yang tergabung mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap bersama usai Pilpres 2019.
Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, gabungan partai yang dulu berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur bisa bertransformasi sebagai barisan oposisi. Sebab, sistem pemerintah akan berjalan ideal jika ada kontrol dari partai penyeimbang.
"Biarkan pak Jokowi dengan 60 persen (koalisi)-nya mendapat mandat lima tahun. Kita transformasi Koalisi Adil Makmur menjadi kekuatan penyeimbang, yang mengontrol jalannya pemerintahan," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 1 Juli 2019.
Mardani mengatakan, gemuknya koalisi Jokowi saat ini, mestinya perlu ada oposisi. Meski, dalam sistem presidensial istilah oposisi tak dikenal. Menurutnya, keberadaan partai nonpemerintah sangat baik bagi keberlangsungan demokrasi.
"Di legislatif, kita ada kekuatan controlling. Tetapi, controlling di legislatif berbeda, ketika kita mencoba untuk menerapkan menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah," jelas Mardani.
Dia mengatakan, untuk PKS akan mengambil sikap lewat musyawarah oleh Majelis Syuro. Namun, ia memperkirakan, berdasarkan apsirasi mayoritas kader, partai pimpinan Sohibul Iman itu kemungkinan berada di luar gerbong pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Saya pribadi, mendapat banyak masukan dari pendukung PKS dan pendukung Prabowo hendaklah seluruh koalisi 02 bertransformasi menjadi kekuatan oposisi yang kritis dan konstruktif," kata dia.
Perlu Oposisi
Wakil Ketua Komisi I DPD RI, Fahira Idris menilai, menjadi kekuatan penyimbang atau oposisi merupakan langkah terbaik untuk lima tahun ke depan. Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan partai pendukung Prabowo-Sandi.
Dalam struktur politik dan sosial sebuah negara demokrasi, oposisi itu kewajiban. Menurut senator asal Jakarta itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan sengketa Pilpres 2019, yang ajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menjadi kenyataan yang harus dihadapi partai pendukung dan relawan.
Putusan MK yang final dan mengikat, menjadikan semua pihak harus menerima dan hormati putusan ini. “Saya berharap, kewajiban ini ditunaikan parpol pendukung Prabowo-Sandi untuk kemaslahatan bangsa ini lima tahun ke depan,” kata Fahira melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin 1 Juli 2019.
Fahira menambahkan bahwa saat ini, rakyat membutuhkan partai politik yang beroposisi sebagai alat untuk mempertanyakan, mengkritisi, bahkan menolak berbagai kebijakan penguasa. Perlu pihak pengontrol yang mempunyai efek samping merugikan rakyat.
“Sebagus apapun kekuasaan, selama masih dijalankan oleh sekolompok manusia pasti terdapat celah-celah kelemahan. Makanya, tantangan terbesar kita dan negara demokrasi manapun adalah mencegah sebuah kekuasaan menjadi absolut," ujar Fahira. (asp)
