Partai Koalisi Jokowi Belum Sepakat Ajak Partai Lain Bergabung

Politisi PPP, Arsul Sani.
Sumber :
  • VIVA/Eduward Ambarita

VIVA – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani mengakui partai-partai di koalisinya belum sepakat soal perlunya 'mengambil' partai dari koalisi Prabowo. Tetapi, ia menjelaskan, alasan belum sepakatnya, karena belum bertemu.

Prabowo Kaget Ada Pemuda Ngaku Siap Mati untuknya di Pilpres 2019: Saya Suruh Pulang!

"Tentu, saya tidak mau mengatakan resistensi. Tetapi, bahwa setiap partai karena belum bertemu, belum bersepakat, tentu boleh dong setiap partai yang ada di koalisi itu menyampaikan sudut pandang tentang apakah koalisi pemerintahan yang akan datang perlu mengambil partai yang ada di koalisinya Pak Prabowo," kata Arsul di komplek parlemen, Jakarta, Selasa 2 Juli 2019.

Ia menambahkan, partai-partai koalisinya, terutama yang memiliki kursi di parlemen sebenarnya cenderung tak negatif, agar partai koalisi lain bergabung. Meskipun, finalnya bergantung pada pertemuan ketua umum parpol dan Jokowi.

Prabowo Cerita Tak sampai Satu Jam Putuskan Terima Ajakan Jokowi Gabung Kabinet

"Tetapi, kalau posisi PPP ingin lebih dulu mendengarkanlah kira-kira sebetulnya Pak Jokowi sendiri perspektifnya tentang ini seperti apa. Apakah seperti yang disampaikan dan kalau seperti yang sudah disampaikan, artinya sepanjang yang saya ikuti itu terbuka. Itu ada latar belakang atau alasan yang pasti, beliau nanti akan disampaikan," kata Arsul.

Ia menilai, sembilan partai koalisi Jokowi yang diikuti Partai Bulan Bintang, posisinya tentu harus dihormati. Sebab, tak mudah juga menerima partai yang baru bergabung, tetapi mendapatkan jabatan bagus. "Kemudian, yang sudah ada di dalam itu sama-sama dapat portofolio kementerian, tetapi dianggap berkurang. Itu kan, pasti ada ketidakpuasan juga," kata Arsul. 

Lembaga Survei yang Hasilnya Akurat dan Kredibel Bakal Jadi Rujukan di Pilpres 2024

Arsul juga belum tahu, apakah 10 partai koalisi Jokowi akan mendapatkan jatah kursi menteri. Begitu pun, dengan jumlah 'kursinya'.
 
"Kalau banyak lah, nanti apa yang dari katakanlah nonparpol bagaimana, itu kan pertanyaan-pertanyaan. Saya yakin, pada saat akan dibahas ketika Pak Jokowi bertemu dengan Ketua umum," kata Arsul. (asp)

PSMTI Diterima Presiden Jokowi di Istana

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.

img_title
VIVA.co.id
6 Februari 2024