PDIP Yakin Jokowi Beri Porsi Terbaik untuk Kader Banteng Jadi Menteri

Ilustrasi PDIP
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

VIVA – PDI Perjuangan mempersilakan sejumlah partai yang sudah secara terang-terangan mengajukan jumlah calon menteri untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebagai kepala negara, Jokowi disebut punya hak prerogatif untuk menentukan jajaran menterinya.

Rampung Juni 2024, Menteri ESDM: Divestasi Saham Freeport Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Eriko Sotarduga, mengatakan setiap partai punya hak menyampaikan usulan yang akan diajukan nantinya dan dibahas bersama.

"Misalnya PKB minta 10 menteri atau ada Nasdem minta 11 menteri wajar saja. Tidak ada yang keliru dalam hal itu. Namanya juga permintaan. Tetapi sekali lagi bahwa kami tentu tidak ingin mencampuri hak masing- masing partai dan keadaulatan dari masing- masing partai," kata Eriko di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis 4 Juli 2019.

Pernah Dampingi Gibran ke Papua, Bahlil Bantah Tudingan Tak Netral

Eriko mengatakan, partainya berkomitmen apa pun keputusan yang diambil Jokowi akan didukung secara penuh. Berbeda dengan partai lain, ia menyebut PDIP tidak pernah meminta jabatan, melainkan usul itu atas rembuk Jokowi dan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.

Apalagi, kata dia, Jokowi merupakan kader terbaik partai dan tentu punya pertimbangan matang ketika memilih para pembantunya.

Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapat 61 Persen Saham Freeport Indonesia, Meski Alot Negosiasinya

"PDI Perjuangan tidak pernah meminta, belum pernah setahu saya di PDI Perjuangan meminta. Tetapi, tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik," jelas dia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi, menanggapi rencana rekan koalisinya PKB yang mengajukan 11 menteri di pemerintahan mendatang. Merespons itu, Taufiq menyatakan Nasdem juga berkeinginan sama bahkan melebihi partai pimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut.

Setidaknya, kata dia, kursi Menteri Perdagangan dan Jaksa Agung yang kini diisi oleh kadernya tak diganti. "Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, kemarin.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya