- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menanggapi soal tak ada isu penegakan hukum dalam pidato Jokowi dalam mengenalkan visi Indonesia di Sentul, 14 Juli 2019. Ia meyakini persoalan penegakan hukum tentu tak akan terabaikan.
"Nanti dalam pemerintahannya hal-hal yang masih merupakan PR dalam penegakan hukum, penyelesaian kasus HAM berat itu saya kira tak akan terabaikanlah. Siapapun nanti yang menjadi pejabat yang tugasnya mengurusi itu, akan harus menanganinya," kata Arsul di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin 15 Juli 2019.
Ia menambahkan pidato Jokowi juga tak dijadwalkan untuk panjang lebar. Tapi hanya kisaran 30-40 menit saja.
"Tentu tidak mungkin semua hal di-address ya, disampaikan. Beliau tentu memilih hal-hal yang tentu ini akan menjadi menarik," kata Arsul.
Ia menyebutkan misalnya soal pembangunan sumber daya manusia menjadi perhatian paling besar yang ingin disampaikan. Mulanya pada pemerintahan pertama fokus pembangunan infrastruktur.
"Ini yang beliau sampaikan tadi [Minggu] malam," kata Arsul. (ren)
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
