- VIVA/Cahyo Edi
VIVA – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan pentingnya peran oposisi dalam sebuah pemerintahan. Oposisi dimaknai oleh Haedar sebagai check and balances dalam pemerintahan.
Haedar menerangkan jika pemerintahan memerlukan partner yang bertugas untuk mengingatkan. Jika tak ada partner sebagai pengingat, ia menyebut demokrasi dalam negara tak berjalan dengan baik.
"Pemerintah perlu partner untuk kritik, untuk masukan, untuk kontrol. Sehingga kemudian demokrasi itu berjalan sebagaimana mestinya. Check and balance dalam sistem politik nasional itu tentu harus menjadi penting dalam sistem politik," ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu, 24 Juli 2019.
Haedar menjelaskan jika 'check and balance' bisa diartikan sebagai oposisi dari pemerintah. Peran oposisi disebut Haedar harus diambil oleh partai politik.
"Oposisi itu kan check and balance. Itu diperankan oleh partai politik. Nah, monggo, itu kan urusan dan wilayahnya partai politik. Tapi apapun itu, negara demokrasi memerlukan keseimbangan yang disebut check and balance," urai Haedar.
Haedar menyarankan agar parpol yang saat ini berkoalisi dengan pemerintah pun bisa menjadi check and balance. Apabila ada kinerja atau kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang, sambung Haedar, parpol koalisi pun harus berani mengingatkan.
"Bahkan bagi partai-partai pendukung pemerintah pun saya yakin meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," urai Haedar.
Haedar menambahkan agar parpol koalisi tak selalu memandang kinerja pemerintah selalu baik. Begitu juga dengan parpol oposisi jangan memandang semua kebijakan yang dihasilkan pemerintah semuanya buruk. Parpol, kata dia, harus berdiri di atas kepentingan bangsa.
"Jangan dari dalam semua (kebijakan yang dikeluarkan pemerintah) benar tanpa ada kesalahan. Sebaliknya, parpol dari luar (menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah) salah tanpa ada benarnya. Jadi saya pikir untuk politik di Indonesia ini praktikanlah politik Pancasila," jelas Haedar.
