- VIVA/Sadam Maulana
VIVA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, menilai penentuan paket pimpinan MPR di koalisinya akan bergantung pada kesepakatan. Tapi juga bergantung pada arahan Jokowi.
"Nanti akan sangat tergantung kesepakatan. Terutama di koalisi Indonesia kerja dan arahan Presiden Jokowi," kata Karding dalam diskusi di kawasan Cikini, Rabu, 7 Agustus 2019.
Ia mengandaikan bila menjadi Jokowi tentu akan berpikir ingin pelantikannya berjalan lancar. Lalu juga ingin agenda presiden soal ke-Indonesiaan terkawal dalam MPR.
"Pasti tata tertib mengarah ke paket. Tak mungkin dibiarkan mengalir semua boleh nyalon. Paket sangat tergantung komunikasi dan kesepakatan politik. Golkar, PKB, Nasdem pengen, semua pengen," kata Karding.
Ia menambahkan saat ini partai-partai juga sepakat memunculkan kembali GBHN dalam skema ketatanegaraan. Kalau GBHN dimunculkan, semua berkepentingan mengambil MPR.
"Jangan sampai amandemen terbatas menjadi tak terbatas. Jadi soliditas kesepakatan bukan hanya soal kesepakatan ketua MPR. Tapi agenda ke depan dalam lobi politik," kata Karding.
Menurutnya, bila Gerindra dan Demokrat masuk dalam paket atau Gerindra menjadi ketua MPR tentu harus berdasarkan kesepakatan. Dinamika menjadi hal yang biasa.
"Di MPR agak lain. Ada tradisi kebersamaan kuat, gotong royong, nggak selalu lihat partainya apa. Sifat dan watak kenegarawanan kebangsaan di MPR harus lebih menonjol. Reduksi, untuk kepentingan kelompok harus kita kurangi," kata Karding.
