- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Megawati Soekarnoputri masih belum bisa membeberkan terlalu jauh perihal calon-calon nama menteri yang akan diajukan dari partainya, PDI Perjuangan.
Menurut dia, partainya terbiasa menilik rekam jejak seseorang lebih dulu sebelum mendapat penugasan khusus, seperti di legislatif ataupun yudikatif.
"Kami sudah mempunyai suatu record yang ada dan tersimpan di dalam data kami yang hanya saya ketahui. Dan kalau saya mau melihatnya itu baru ada yang saya suruh dan boleh mengetahui," kata Megawati usai melantik struktur kepengurusan partai di Sanur, Bali, Sabtu 10 Agustus 2019.
Megawati mengatakan, menjadi seorang pejabat negara atau menteri bukan hal mudah. Penempatan orang per orang secara tepat menjadi pertimbangan utama.
Setelah syarat itu terpenuhi baru kemudian ia menyodorkan kepada Presiden Jokowi, sebagai pemegang hak prerogatif untuk menentukan para pembantunya. Seperti diketahui, PDIP merupakan partai yang terbilang terakhir, mulai secara terbuka berbicara terkait 'power sharing' pasca Pemilu 2019 lalu.
Hal itu dibahas saat pembukaan Kongres V yang juga dihadiri petinggi partai koalisi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Ya tunggu saja tanggal mainnya," kata Megawati.
Dalam Kongres V ini sebagai forum tertinggi partai, pihaknya telah merumusukan rumusan agenda politik lima tahun ke depan. Baginya, banyak orang salah kaprah bahwa politik hanya semata - mata alat untuk merebut kekuasaan. Lebih dari itu, kata dia, adalah politik sebagai alat perjuangan mencapai tujuan sebagaimana agar masyarakat maju, adil dan sejahtera.
"(Politik) itu dipergunakan sebesar- besarnya bagi kepentingan rakyat," kata dia. [mus]
