Cek Yuk! Bedanya GBHN Era Soekarno dan Soeharto - VIVA
Unduh aplikasi kami
A Group Member of Viva
viva
Kamis, 15 Agustus 2019 | 07:00 WIB

Cek Yuk! Bedanya GBHN Era Soekarno dan Soeharto

GBHN resmi dihapus pada 2002.
Presiden Soekarno ramah tamah dengan Jenderal TNI Soeharto.
Photo :
  • Arsip Nasional RI/ Buku 'Pak Harto, The Untold Stories'

Presiden Soekarno ramah tamah dengan Jenderal TNI Soeharto.

VIVA – Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) didorong untuk dihidupkan kembali. Kehadiran peta jalan Indonesia ini sebagai upaya mencanangkan haluan bernegara dalam jangka panjang, meski pemimpin silih berganti.

Ibarat kapal, GBHN seperti penunjuk arah yang akan mengantarkan ke arah mana Indonesia berlayar. Meski begitu, terdapat perbedaan GBHN era Presiden Soekarno dengan Soeharto.

Berdasarkan data yang diolah VIVA, Rabu, 14 Agustus 2019, GBHN bernama Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) pada era Soekarno itu mengatur haluan untuk lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

Artinya, disesuaikan dengan tujuan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Aspek pembangunan yang diatur juga hal-hal yang menyangkut aspek-aspek fundamental, seperti revolusi mental dalam membangun karakter manusia seutuhnya bukan sekadar pembangunan fisik," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah.

Sementara itu, ia melanjutkan, GBHN pada era Soeharto ruang lingkupnya dinilai hanya pada lembaga eksekutif, serta orientasi pembangunan pun hanya ditekankan pada aspek materiil saja.

Memasuki era reformasi, GBHN dihapus pada 2002 seiring dengan amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945. Amandemen ini sudah dilakukan pada 1999-2002. Sebelum berubah, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

Pada Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Setelah empat kali mengalami perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Salah satu perubahan yang fundamental adalah pelaksanaan pemilihan umum dan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Saksikan Juga

Pengacara Tomy Winata, Arsip Soeharto & Kyoani Dibakar

BERITA - 2 bulan lalu
loading...
Muat Lainnya...