Berisiko Lumpuhkan Lembaganya, KPK Tolak Mentah-mentah Revisi UU
Jumat, 6 September 2019 | 09:51 WIB

Berisiko Lumpuhkan Lembaganya, KPK Tolak Mentah-mentah Revisi UU

KPK akan menyurati Presiden Jokowi, Jumat, 6 September 2019.
Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri)
Photo :
  • VIVA/Cahyo Edi

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri)

VIVA – Ketua Komisi pemberantasan Korupsi atau KPK tegas menolak revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Alasannya, revisi UU atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu bisa membatasi kewenangan dan melumpuhkan lembaganya.

Adapun 9 poin dalam Rancangan UU (RUU) KPK inisiatif DPR yang bisa melemahkan dan melumpuhkan KPK, yakni independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tak lagi jadi kriteria.

Selain itu, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dikurangi, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, serta kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dipangkas.

loading...