Jaksa Agung Melapor, DPR Mencerca

Jaksa Agung Melapor, DPR Mencerca

Kamis, 7 November 2019 | 21:31 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin rapat kerja perdana dengan Komisi III DPR.
Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Jaksa Agung ST Burhanuddin.

VIVA – Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis, 7 November 2019. Ini merupakan rapat kerja perdana ST Burhanuddin sejak resmi diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi.

Dalam laporannya, ia membeberkan rencana untuk menangani kasus dengan hukuman pidana mati.

Namun, para anggota DPR mencecarnya soal marak pelaksana tugas (Plt) yang mengisi jabatan Jaksa Agung Muda (JAM). Menurutnya, ada empat poin untuk menangani kasus ini. Pertama, permohonan grasi tak akan memengaruhi pelaksanaan putusan pemidanaan.

Permohonan grasi tidak akan menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana. "Kecuali dalam hal putusan pidana mati, dengan demikian ketentuan tersebut menjadi sia-sia," ujar ST Burhanuddin, seperti dikutip dari VIVAnews.

Kedua, setiap orang terpidana hukuman mati tidak bisa dieksekusi jika masih ada terdakwa lainnya, dengan kasus yang sama belum berkekuatan hukum tetap.

"Berkaitan dengan berbarengan dengan tindakan pidana maka tidak dapat dilaksanakan eksekusi pidana mati terlebih dahulu, sebelum pelaku lainnya divonis hukuman mati yang telah berkekuatan hukum tetap," katanya.

Ketiga, ST Burhanuddin menyebut pidana mati harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan terpidana. Apabila terpidana punya gangguan kejiwaan maka tidak bisa dieksekusi mati.

Berita Terkait :
Saksikan Juga