KPU Larang Napi Korupsi Ikut Pilkada Serentak 2020, DPR: Langgar HAM
- U-Report
VIVA – Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana (napi) korupsi maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 menuai pro dan kontra.
Larangan itu diketahui akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menilai KPU tidak tepat jika menggunakan norma PKPU.
Menurutnya, untuk aturan yang berkaitan dengan hak asasi asasi (HAM), yang peraturannya harus lewat sekelas undang-undang bukan PKPU.
"Pertama, Pasal 28D UUD 1945, dan kedua, Pasal 73 UU HAM. Karena, hak memilih dan dipilih termasuk hak politik. Maka pembatasan hak asasi manusia (HAM) harus melalui UU," kata Zulfikar dalam diskusi yang digelar Ikatan Jurnalis UIN (IJU) di Cikini, Jakarta, Senin 25 November 2019.
Ia mengklaim, partai politik (parpol) yang kebanyakan mengkritisi wacana ini bukan berarti tidak setuju dengan semangat KPU dalam pemberantasan korupsi.
Partai politik, menurut Zulfikar, hanya tidak ingin wacana bertabrakan dengan putusan UU yang ada di atasnya. "Saya yakin jika diloloskan oleh KPU, maka (PKPU larangan napi korupsi) akan digugat ke MA (Mahkamah Agung)," ujar Zulfikar.
Sementara di tempat yang sama, pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mengingatkan KPU dalam menyusun norma aturan dalam Pilkada harus sesuai dengan norma UU Pemilu. Aturan ini juga katanya telah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau MA.
"Bagaimana kita berpikir tidak ahistoris, bagaimana sudah pernah diputuskan dibatalkan MA, kemudian muncul PKPU tentang larangan caleg dari napi," kata Suparji Ahmad.
