KPU Larang Napi Korupsi Ikut Pilkada Serentak 2020, DPR: Langgar HAM
Senin, 25 November 2019 | 20:59 WIB

KPU Larang Napi Korupsi Ikut Pilkada Serentak 2020, DPR: Langgar HAM

KPU dinilai melanggar dua undang-undang.
Ilustrasi koruptor.
Photo :
  • U-Report

Ilustrasi koruptor.

VIVA – Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana (napi) korupsi maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 menuai pro dan kontra.

Larangan itu diketahui akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menilai KPU tidak tepat jika menggunakan norma PKPU.

Menurutnya, untuk aturan yang berkaitan dengan hak asasi asasi (HAM), yang peraturannya harus lewat sekelas undang-undang bukan PKPU.