Jokowi Harus Jelaskan Kenapa Terapkan Darurat Sipil dalam COVID-19
Selasa, 31 Maret 2020 | 14:18 WIB

Jokowi Harus Jelaskan Kenapa Terapkan Darurat Sipil dalam COVID-19

Inilah konsekuensi darurat sipil yang harus diketahui.
corona virus atau COVID-19
Photo :
  • pixabay

corona virus atau COVID-19

VIVA – Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik meminta Presiden Joko Widodomenjelaskan alasan kenapa tidak memilih menetapkan karantina wilayah (lockdown) untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Tapi, Jokowi malah mengambil keputusan darurat sipil.

"Seharusnya Presiden menjelaskan kenapa karantina wilayah tidak dipilih? Bila memang keberatannya adalah biaya, jelaskan juga pada rakyat, kenapa duitnya tidak ada? Kenapa tidak bisa diusahakan? Apakah ekonomi memburuk, atau baik-baik saja?," kata Rachland lewat Twitter yang dikutip pada Selasa, 31 Maret 2020.

Padahal, kata dia, Presiden Jokowi sendiri yang menerbitkan Undang-Undang tentang Kekarantinaan pada 2018. Dalam Pasal 55, kata dia, disebutkan bahwa mewajibkan pemerintah pusat menanggung kebutuhan hidup warga di wilayah karantina.

"Yang buat UU itu ya Presiden Jokowi! Kenapa dulu Bapak menyetujui pasal yang berat itu, bila sekarang, saat dirasa kebutuhannya, malah tak dipakai?," ujarnya.

Sementara Politisi Partai Demokrat, Andi Arief menilai Pemerintahan Jokowi cukup futuristik. Dalam pengertian, bahwa yang namanya pemerintahan darurat sipil itu adalah apabila pemerintah sipil harus dipulihkan. Nah, apakah pemerintahan yang dipimpin Jokowi ini tidak bekerja.

"Karena itu, saya harap Pak Jokowi menjelaskan tentang apa yang dimaksud darurat sipil," kata Andi Arief.

Menurut dia, Jokowi harus menjelaskan apakah karena memang menteri-menteri sudah bisa lagi saling koordinasi atau Presiden tidak bisa ketemu Wakil Presiden dan sebaliknya. Para menteri sudah tidak bisa bertemu, dan Panglima TNI sudah tidak bisa bertemu.

"Saya kira itu darurat sipil dan memang harus dipulihkan. Pemulihannya ya tidak sesederhana yang dibicarakan dengan konsep yang kemarin. Pak Jokowi harus bicara bukan Fadjroel, karena Fadjroel tidak ada dalam sumpahnya untuk menjelaskan tentang darurat sipil ini," tuturnya.

Konsekuensi darurat sipil

Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya, untuk mencabut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957.

Nah, terkait keadaan darurat sipil disebutkan pada BAB II yang terdiri dari 14 pasal mulai dari Pasal 8 hingga Pasal 21. Dalam Pasal 10 Ayat (2) disebutkan bahwa Penguasa Darurat Sipil Pusat berhak mengadakan segala peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan.