- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan penambahan anggaran pilkada sebesar Rp4,7 triliun. Hal ini disampaikan pihak KPU pada Kamis 11 Juni 2020 lalu dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan DPR.
Terkait dengan anggaran tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli menyebut dana tambahan itu akan cair secara bertahap. Pada tahap pertama direncanakan akan cair pada Senin 15 Juni esok.
"Menteri Keuangan men-declare tahap 1 ini senin cair akan merealisasikan Rp1,02 T," kata dia dalam diskusi daring, Sabtu 13 Juni 2020.
Anggaran yang direncanakan akan cair pada Senin besok sebesar Rp 1,02 triliun dengan sumber APBN. Sisanya, kata dia kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi akan diputuskan setelah ada rekonsiliasi anggaran antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas COVID-19.
"Sisanya menunggu proposal Bawaslu dan KPU dan sinkronisasi data bersana Kemendagri kalau diperlukan dan memenuhi standar efisiensi dan efektivitas menkeu akan sanggupi penambahan dana," kata dia.
Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Penyelenggaraan pilkada ini semula dijadwalkan akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Namun dengan adanya pandemi Corona COVID-19, pilkada mengalami pemunduran menjadi tanggal 9 Desember 2020.
Adapun tahapan prapencoblosan akan mulai digelar pertengahan Juni 2020 ini.
Baca juga: Di Tengah PSBB Bogor Puluhan WNA China dengan Banyak Laptop Ditangkap
MK Nyatakan Penyaluran Bansos Tidak Ada Hubungan Kausalitas dengan Pilihan Pemilih
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang positif pada penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Presiden Jokowi.
