- ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
VIVA - Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan penghargaan kepada Partai Persatuan Pembangunan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019. Penghargaan ini diberikan di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebun Sirih, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, menyebutkan bahwa PPP merupakan partai yang saat ini dinilai menuju informatif. Selain PPP, partai yang dinilai menuju informatif lainnya adalah Gerindra, PKS, dan PKB.
“Dari sembilan partai politik terdapat satu partai politik kategori informatif, empat partai politik kategori menuju informatif, dan empat partai politik kategori cukup informatif,” kata Gede Narayana.
PPP selama ini telah dinilai terus mengembangkan sistem informasi berbasis pelayanan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pendidikan politik untuk mewujudkan tatanan politik pemerintahan yang transparan dan akuntabel. PPP juga memiliki sistem administrasi anggota yang disebut SiaPPP sebagai bentuk keterbukaan informasi bagi masyarakat yang mau bergabung ke PPP.
Selain itu, PPP memiliki kader yang informatif baik di parlemen maupun pemerintahan yang rutin memberikan informasi terkait kepada masyarakat. PPP berharap dengan adanya penganugerahan ini merupakan jawaban bahwa partai berlambang Ka'bah itu adalah partai yang terbuka dan mencerdaskan masyarakat menuju Indonesia maju.
Selain kategori partai politik, KIP juga memberikan penghargaan kepada enam kategori lainnya yaitu kategori kementerian, badan non kementerian, badan publik non struktural, pemerintah provinsi, BUMN, dan perguruan tinggi. Di kategori kementerian ada sembilan instansi yang mendapatkan penghargaan di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara. Sementara di badan badan publik non struktural, ada KPK dan Ombudsman dan tiga lembaga lainnya.
“Kami bersyukur, PPP naik peringkat dari sebelumnya mendapat predikat cukup informatif kini berpredikat menuju informatif. Kami akan terus berupaya agar kualitas PPP dalam hal keterbukaan publik semakin meningkat. Upaya ini tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, namun juga di semua daerah,” ujar Ketua DPP PPP, Qoyum Abdul Jabar.
MK Sebut Hakim Arsul Sani Bisa Tangani Sengketa Pileg PPP
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyatakan, tidak ada larangan bagi Hakim Konstitusi Arsul Sani untuk menyidangkan PHPU Pileg, termasuk dari PPP
