PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Sabtu, 23 November 2019 | 06:08 WIB
Ketentuan masa jabatan presiden dua periode dinilai masih ideal.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Photo :
  • VIVAnews/ Syaefullah.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

VIVA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak usulan yang sempat menggelinding di parlemen, agar amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 turut mengubah masa jabatan presiden.

"Amandemen Undang-undang Dasar 1945 bagi PDI Perjuangan sifatnya terbatas. Hanya berkaitan dengan haluan negara. Di luar itu tidak ada agenda yang diusulkan oleh PDI Perjuangan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan wartawan di sela Sekolah Pimpinan Dewan PDI Perjuangan, Wisma Kinasih Depok, Jawa Barat, Jumat 22 November 2019.

Bagi Hasto, partainya sejalan dengan cita-cita reformasi yang mengatur masa jabatan presiden dua periode. Di luar itu, kata dia, diharapkan hanya sekadar usulan bukan nantinya dibahas secara substantif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun konsep yang dibawa PDIP, menurut Hasto, yakni mendudukan haluan negara demi pembangunan jangka panjang hingga 25-100 tahun ke depan. "Ketentuan sekarang (dua periode masa jabatan presiden) masih ideal," kata dia.

Berita Terkait :
Saksikan Juga