- VIVA / Ridho Permana
VIVA – Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP, Ahmad Basarah mengkritik kinerja Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait wacana amandemen UUD 1945. Menurutnya, kerja mensesneg seharusnya bisa lebih efektif.
"Dalam konteks ini (wacana amandemen UUD 1945), fungsi-fungsi koordinasi politik dan koordinasi di presiden, di lingkungan Istana Negara, mensesneg harus lebih efektif berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR," kata Basarah di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 6 Desember 2019.
Ia menambahkan fraksi PDIP saja tak pernah diundang oleh Mensesneg Pratikno untuk meminta pandangannya terkait amandemen UUD 1945. Padahal seharusnya bisa menjadi masukan kepada Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintah.
"Ini terkait dengan masukan yang diberikan kepada presiden agar presiden mendapatkan gambaran yang lebih utuh, lebih komprehensif, lebih substansi," kata Basarah.
Menurutnya, jangan sampai akhirnya Presiden Jokowi menanggapi dinamika di luar pembicaraan di MPR. Misal soal masa jabatan presiden tiga periode dan lainnya. Sebab subtansi haluan negara dianggap penting dan fundamental menyangkut kesinambungan pembangunan nasional.
"Pada letak itulah presiden penting untuk mendapatkan informasi yang lebih substansi ketimbang mereka yang bersifat riak-riak politik di ruang publik," kata Basarah.
Ia menegaskan amandemen ini merupakan aspirasi masyarakat. Termasuk juga aspirasi dari lembaga pengkajian dan kampus agar MPR kembali mendiskusikannya.
"Jadi ini bukan ujuk-ujuk usulan MPR, jadi ini dari aspirasi masyarakat terutama dari kalangan perguruan tinggi," kata Basarah lagi. (ren)
