Jokowi Tak Setuju Amandemen UUD 45, Demokrat: Terima Kasih Presiden
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku sependapat dengan Presiden Joko Widodo yang tidak setuju dengan amandemen UUD 1945. Menurut Syarief, Demokrat bersyukur atas sikap Presiden Jokowi itu.
"Kalau dari Demokrat, ya, terima kasih kami ucapkan ke Pak Presiden. Karena itu sejalan dengan Partai Demokrat untuk tidak usah mengamandemen [UUD]," kata Syarief di Jakarta, Jumat 6 Desember 2019.
Bahkan menurut Syarief, UUD 1945 yang saat ini ada tidak perlu diubah-ubah lagi. Termasuk terkait Garis Besar Haluan Negara, Syarief menyarankan agar tidak usah diubah.
Jika memang dibutuhkan GBHN terkait keberlanjutan pembangunan, menurut Syarief sudah diatur dalam UU Nomor 25 dan jika memang ingin disempurnakan, cukup menyempurnakan melalui UU saja. Tidak perlu melakukan amandemen UUD 1945.
"Ya ga usah, lebih bagus. Memang belum setuju. Kalau toh amandemen mau dilakukan, lewat UU aja, tidak usah masuk UUD," ujar Syarief.
Pandangan Presiden mengenai tidak perlunya amandemen UUD terutama terkait penambahan masa jabatan Presiden. Menurut Syarief keputusan itu sangat penting sebab dari situ nanti masyarakat dapat menilai apa amandemen itu perlu atau tidak.
"Ini di wacana MPR kan kita baru kepada sosialisasi kita perlu minta pandangan dari masyarakat dari rakyat. kalau Presiden sudah punya sikap begitu bagus. Jadi rakyat tentu akan bisa menilai oh Presiden tidak setuju," lanjut mantan Menteri Koperasi itu. (ren)
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
