Andi Arief: Kenapa Preman seperti Henry Yoso Melaporkan Rocky Gerung
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang menyindir Presiden Jokowi soal pemahaman Pancasila menuai polemik. Usai dilaporkan ke polisi, muncul suara pembelaan untuk Rocky yang salah satunya disuarakan politikus Demokrat, Andi Arief.
Andi menyindir cara laporan ke polisi terhadap Rocky yang dilakukan politikus PDIP Henry Yosodiningrat. Bagi dia, laporan ini karena tak lepas dari Faksi PDIP yang saat ini berkuasa dan memegang jabatan.
Menurut dia, kelompok atau faksi PDIP saat ini yang berkuasa diisi mayoritas PDIP otot, bukan faksi otak
"Kawan-kawan PDIP yang sekarang ada dan mendapatkan posisi dalam partai dan kekuasaan --mayoritas PDIP otot--. Faksi otak tersingkir," demikian cuitan Andi dikutip dari Twitternya, @AndiArief_, Selasa, 10 Desember 2019.
Andi bilang penjelasan singkatnya lewat cuitan itu dianggap acuan kenapa Henry mempolisikan Rocky.
"Itu penjelasan kenapa preman seperti Hendriyosodiningrat melaporkan Rocky Gerung," tambah Andi dalam cuitannya.
Sebelumnya, Henry melaporkan Rocky ke Bareskrim Polri, Senin, 9 Desember 2019. Henry beralasan laporan tersebut dibuat atas nama pribadinya dan bukan mewakili kepentingan Jokowi.
Sebagai putra daerah asal Lampung, Henry mengaku tak terima atas pernyataan sang akademis sekaligus pengamat politik tersebut.
Alasannya, sekitar 60 persen masyarakat Lampung memilih Jokowi. Maka itu, klaim dia, para pendukung Jokowi asal Lampung marah atas ucapan Rocky.
"Saya putra daerah Lampung, saya mantan anggota DPR RI dari lampung. Lampung 60 persen orang pilih Jokowi. Rakyat lampung kecewa sedih pedih melihat Presidennya dicaci maki dikatakan tidak paham Pancasila, tidak mengerti Pancasila hanya hafal Pancasila," ujar Henry di Bareskrim Polri.
Sebelumnya, dalam program acara diskusi Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa, 3 Desember 2019, Rocky menyinggung pemahaman Jokowi terkait Pancasila. Bagi Rocky, Jokowi tak paham Pancasila karena salah satunya menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Saya tidak pancasilais, siapa yang berhak menghukum atau mengevaluasi saya? Harus orang yang pancasilais, lalu siapa? Tidak ada tuh. Jadi sekali lagi, polisi pancasila, presiden juga tak mengerti pancasila. Dia hafal tapi dia nggak ngerti. Kalau dia paham dia nggak berutang, dia nggak naikin BPJS," kata Rocky.
