- Istimewa
VIVA – Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menagih janji Kapolri Jenderal Idham Azis merealisasi keberadaan pengamanan operasi khusus (Pam Opsus) di lingkungan parlemen sebagai tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Pengamanan di Kompleks Parlemen (MPR/DPR/DPD RI).
“Saat rapat kerja kemarin saya serahkan secara langsung dokumen usulan Pam Opsus kepada Kapolri. Saya mengingatkan kembali apa yang sudah disepakati antara DPR dengan Polri lewat MoU berkaitan dengan operasi khusus sebagai bagian dari pengamanan di lingkungan parlemen,” ujar Sahroni melalui keterangan persnya, Sabtu 1 Februari 2020.
Sahroni menjelaskan, Pam Opsus sangat diperlukan dalam menunjang kinerja anggota parlemen sehingga dibutuhkan pengaman ketat di bawah kendali satuan Brigade Mobil (Brimob) Polri.
Hal ini menurut Sahroni tak lepas dari tingginya potensi gangguan keamanan di lingkungan parlemen.
Alasan Brimob sebagai satuan tugas pengendali opsus menurut Sahroni tidak lepas dari tugas-tugas taktis yang selama ini melekat pada Brimob.
Namun di sisi lain ia menekankan personel Brimob yang bertugas sebagai Pam Opsus harus tetap menunjukkan sisi humanis layaknya filosofi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
“Seperti disampaikan kapolri, meski tegas namun tidak menghilangkan pendekatan humanis dalam menjalankan peran atau tugasnya,” ucap Sahroni.
Sebagaimana diketahui, Bambang Soesatyo yang turut menandatangi MoU tersebut dalam keterangannya saat menjabat Ketua DPR RI mengungkapkan bahwa MoU ini merupakan bagian dari sinergitas antara DPR RI dan Polri didalam menjaga keamanan di Kompleks Parlemen.
“Peningkatan keamanan ini karena tingginya potensi ganguan di Kompleks Parlemen, ini dalam rangka meningkatkan keamanan bukan dari kritik dan imunisasi. Ini telah lama kita bahas sejak ada berbagai peristiwa bom-bom bunuh diri beberapa waktu lalu," kata Bamsoet.
Lebih jauh, Bamsoet sampaikan bahwa pembahasan terkait MoU ini sudah lama dilakukan melalui rapat-rapat di Komisi III dan Badan Legislasi DPR. Mengingat ancaman serius pernah terjadi di Kompleks Parlemen, seperti ancaman bom.
“Melalui rangkaian cukup panjang melalui rapat-rapat Komisi III dan Baleg, akhirnya pada hari ini kesepahaman MoU ini segera terlaksana," ungkapnya.
