- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah melewati 100 hari pertama sejak dilantik 20 Oktober 2019. Ada kritikan terkait kinerja pemerintahan Jokowi yang dinilai belum terlihat.
Pengamat politik Karyono Wibowo menyampaikan memang 100 hari pertama belum bisa jadi acuan dalam kinerja pemerintahan. Hal ini disampaikan Karyono saat jadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Mendorong Efektifitas Kinerja Kabinet Indonesia Maju' yang diselenggarakan Master C19. Menurut dia, ada faktor plus dan minus dalam melihat 100 hari pertama.
"Tentu ada plus minus. Secara umum sulit untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pemerintah. Tapi ini jadi tradisi publik dan hak mereka untuk menilai kabinet," tutur Karyono, Selasa 11 Februari 2020.
Dia bilang seharusnya kabinet Indonesia Maju ini mematangkan konsolidasi dalam beberapa bulan awal ini. Sosialisasikan program yang pro rakyat. Setiap menteri juga harus cermat dalam merancang skema program.
"Waktu yang ada sekarang sebenarnya pas untuk melakukan konsolidasi. Para menteri harus membuat skema antara program dan anggaran harus disesuaikan," jelas Karyono.
Karyono menambahkan karena disorot publik maka menteri di kabinet pemerintahan Jokowi ini mesti punya pencapaian. Visi misi Jokowi-Ma'ruf Amin harus terus digaungkan dan dibantu direalisasikan. Bahkan, disarankan ada penilaian skoring yang dilakukan Jokowi terhadap para menterinya.
"Kalau belum capai target dan tak sesuai hasil yang selaras dengan visi presiden, maka jangan ragu menteri untuk dipanggil. Misal rapornya merah ya diganti. Presiden harus tegas," tuturnya.
Pun, hal sama disuarakan pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Broto Wardoyo. Ia menekankan peran Ma'ruf Amin sebagai Wapres. Menurutnya, Ma'ruf sudah menjalanan sesuai dengan jalur dan tak ada yang tumpang tindih.
Sementara, tim ahli Wakil Presiden, M. Noor Marzuki mengatakan, semua menteri di kabinet wajib membantu untuk merealisasikan visi misi Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurutnya, keberadaan dan tugas Wapres tentu wajib mendukung presiden selaku kepala negara. Namun, Wapres tak bisa disamakan dengan menteri selaku pelaksana yang memiliki anggaran. "Wapres bukan merupakan pelaksana, hanya pengawasan," tutur Noor.
