VIVA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta segera mengambil kebijakan lockdown sebagai upaya pencegahan penularan virus corona Covid-19. Jokowi sebagai kepala negara diharapkan tak ragu dalam mengambil keputusan.
Politikus Demokrat, Andi Arief menyampaikan agar Jokowi bisa menjelaskan ke rakyat kenapa lockdown belum diterapkan.
"Pak Jokowi, apa yang membuat bapak jadi peragu untuk memutuskan lockdown atau tidak. Jelaskan saja pada rakyat," cuit Andi di akun Twitternya yang dikutip Sabtu, 28 Maret 2020.
Dia mengingatkan setiap pemimpin itu yang diingat adalah keberanian mengambil keputusan di saat sulit. Bukan monumen menurutnya yang diingat.
"Pemimpin boleh datang dan pergi, yang akan diingat bukan monumen, tapi memutuskan sesuatu dalam masa kritis yang untungkan rakyat. Itu yg akan dikenang," tambah Andi dalam cuitan itu.
Sebelumnya, Andi menyampaikan kritikan terkait kinerja pemerintah dalam penanganan mewabahnya Covid-19. Menurut dia, pertahanan negara saat ini sedang terancam gegara virus dari Wuhan, China itu.
Andi pun menyebut nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang seharusnya berada di barisan terdepan dalam penanganan Corona. Bukan menteri lain yang mestinya berperan mengurusi administrasi pemerintahan seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Ini soal pertahanan negara yang terancam, menhan Prabowo yang harus berada di depan, bukan menteri lain. Mendagri urusan administrasi pemerintahan, mendagri urusan komunikasi internasional. Dasarnya UU Darurat, bukan kekarantinaan. JANGAN TAKUT Kudeta," kata Andi dalam cuitannya di akun Twitternya, @AndiArief_ yang dikutip Sabtu, 28 Maret 2020.
Sebelumnya, jumlah pasien terinfeksi Covid-19 di Tanah Air makin bertambah. Data sementara yang disampaikan pemerintah pada Jumat 27 Maret 2020, angka kasus positif mencapai 1.046 kasus.
Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 87 orang. Sementara, jumlah yang sembuh 46 orang.
"Ada penambahan kasus cukup signifikan ada 153 kasus baru yang kita dapatkan," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam keterangan persnya, di gedung BNPB, Jakarta, Jumat, 27 Maret 2020.
