VIVA – Jumlah kasus Corona Covid-19 terus bertambah hingga per Kamis, 16 April 2020 sudah mencapai 5.516. Pemerintah beberapa hari lalu juga sudah mengeluarkan status Covid-19 sebagai bencana nasional.
Baca Juga: Stafsus Milenial Offside, Jokowi Harus Berani Tegas
Selama pandemi Covid-19, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan menunda semua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
“Maka perlu kita lakukan pengaturan tentang penundaan pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP," kata Ketua DKPP, Muhammad, dalam keterangannya, Jumat 17 April 2020.
Langkah DKPP ini disampaikan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 07/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020. Keputusan penundaan ini mulai berlaku sejak ditandatangani, yaitu Kamis kemarin, 16 April 2020.
SK ini menetapkan dua hal, pertama adalah menunda pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu selama masa pandemi Covid 19.
Lalu, yang kedua penundaan ini berlaku sampai berakhirnya penetapan bencana darurat pandemi Covid-19 oleh pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya menetapkan bencana non-alam akibat Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020.
Dalam Keppres itu ada tiga poin yang diteken Jokowi pada Senin, 13 April 2020. Pertama, menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan Covid-19 sebagai bencana nasional.
Kedua, penanggulangan penyebaran Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hal ini sesuai Keppres Nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam praktiknya nanti, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bersinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Kemudian, poin ketiga yaitu gubernur, bupati, dan wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-2019 di daerah harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.
