- VIVA.co.id/Moh. Nadlir
VIVA – Kabar kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Konawe, Sulawesi Tenggara memantik kritikan dari berbagai pihak. Pemerintah diminta batalkan kedatangan TKA China agar tak melukai hati rakyat.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto menyampaikan permintaah tersebut. Ia bilang kedatangan TKA China selain kontraproduktif, juga bertentangan dengan keadilan.
Dia membandingkan kebijakan Pemerintah yang melarang rakyat untuk mudik ke kampung halaman. Namun, di tengah larangan itu muncul kabar kedatangan TKA China.
"Tujuan melarang merayakan Lebaran di kampung halaman memang agar wabah virus ini cepat selesai. Tapi, tiba-tiba pemerintah membolehkan TKA asal China masuk Indonesia, padahal virus itu berasal dari Wuhan, China," ujar Yandri di Jakarta, Senin, 4 Mei 2020.
Dia menambahkan kondisi rakyat saat ini banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Corona. Belum lagi dampaknya terhadap rakyat kecil terdampak sehingga tak punya pendapatan. Maka itu, pemerintah harus cermat dan tak membuat kebijakan yang disorot publik.
Kabar kedatangan 500 orang TKA asal China menuai polemik dan menjadi kontroversi. Diketahui, para TKA China itu akan bekerja di perusahaan pengolahan nikel yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Kabupaten Konawe.
Sebagai Anggota DPR, ia pun sudah mencoba membantu rakyat kecil yang terdampak pandemi Corona. Upaya ini dilakukan di daerah pemilihannya di Serang, Banten. Bantuan ini difokuskan untuk sejumlah anak yatim piatu agar bisa mengenyam pendidikan gratis di pondok pesantren.
Yandri bilang bantuan itu diberikan dengan memberikan biaya dan tanggungan makan kepada sejumlah anak yatim piatu di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun. Untuk menunjang sarana pendidikan, ia akan memberika bantuan di ponpes tersebut.
"Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan melengkapi fasilitas pendidikan dengan laboratorium dan perpustakaan," tutur Ketua Komisi VIII DPR itu.
Komposisi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Penetapan Resmi KPU
Meski Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, pasca putusan MK, tapi pembahasan soal menteri belum
