VIVA – Sekertaris DPC Gerindra Kota Depok, Hamzah melontarkan kritik pedas terkait sejumlah bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditemukan dalam keadaan rusak dan bahkan ratusan kilo gram telur ayam diantaranya, telah membusuk.
“Masyarakat juga lagi butuh malah dipendam akhirnya malah jadi busuk, enggak bermanfaat dan mubazir,” katanya, Selasa 30 Juni 2020
Padahal, kata Hamzah, jelas bahwa penyaluran bansos itu adalah tanggungjawab mutlak kepala daerah dan bukan Kantor Pos semata. Menurutnya, hal ini tidak akan terjadi jika data yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disalurkan.
“Itu memang kesengajaan. Data kok sudah sistem teknologi dan katanya Depok smart city, masa ngurusin data begitu saja enggak becus,” ujarnya.
Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok itu menilai, hal itu terjadi akibat unsur kesengajaan.
“Pasti unsur kesengajaan. Ini kan sudah zaman teknologi dan apalagi Depok ini smart city semuanya pakai online. Bullshit semua, masa ngurusin data masyarakat yang mendapatkan bansos sekian puluh ribu aja nggak becus,” katanya
Hamzah menganggap, kinerja Pemerintah Kota Depok di bawah pimpinan wali kota patut dimintai pertanggungjawaban.
“Anggaran aja yang diminta gede-gedean sama kita (DPRD). Saya melihat, bukan alasan lah itu, bansos dari provinsi terbengkalai jadi busuk, mubazir, dosa itu pemerintah itu,” tuturnya
Lebih lanjut dirinya mengatakan, jika itu (bansos) diberikan dengan tepat maka manfaatnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Terlebih di tengah pandemi covid-19 saat ini.
“Karena kan sudah jelas di dalam aturan bansos apapun yang diberikan dari provinsi maupun dari pemerintah pusat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala daerah,” terangnya.
Kalaupun ada yang busuk dan tidak bermanfaat, kata Hamzah, itu tanggungjawab wali kota. “Jangan cuma dia berbuat untuk kepentingan pilkada itu dikesampingkan urusan perut masyarakat,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, dalam pernyataan tertulis yang diedarkan Gugus Tugas setempat, Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyebut, bansos dari Provinsi Jawa Barat itu pendistribusiannya adalah tanggungjawab Kantor Pos, sebagai lembaga resmi yang telah ditunjuk pemerintah.
“Dengan demikian Kantor Pos yang bertanggungjawab terhadap pendistribusian bansos Provinsi Jawa Barat hingga ke penerima manfaat sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan,” katanya.
Akan tetapi, lanjut Idris, pihaknya siap berkoordinasi jika ada kendala dalam pelaksanaan. “Jika ditemukan kendala dengan data penerima, Kantor Pos dapat juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Depok,” ujarnya.
