VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mempertanyakan yang harus disalahkan atas penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air para menteri atau Presiden Jokowi sendiri. Hal ini terkait kemarahan Jokowi atas kinerja para pembantunya di kabinet di masa pandemi Covid-9 dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu.
"Kinerja menteri apa kinerja presiden?" katanya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa, 30 Juni 2020.
Fadli mengibaratkan Jokowi berperan sebagai dirijen dalam suatu orkestra. Di mana selaku pimpinan orkestra, harusnya Jokowi bisa mengakomodir menterinya.
Apalagi, Jokowi sendiri sebelum membuka rapat itu sempat berkata tidak ada visi-misi menteri namun yang ada visi-misi presiden.
"Tidak ada visi menteri, adanya presiden. Kalau itu terjadi, siapa yang salah menteri atau presiden?" katanya.
Dalam kemarahannya itu, Jokowi sempat berkata soal reshuffle. Apabila hal ini terjadi, maka yang laik terkena adalah mereka dibidang kesehatan dan ekonomi. Lebih lanjut dia mengatakan, yang diperlukan didalam menghadapi pandemi Covid-19 ini adalah masalah kepemimpinan. Kata jangan sampai nantinya masyarakat merasa kalau yang salah dalam hal ini adalah pimpinan.
"Intinya masalah kepemimpinan. Ketika dihadapkan covid, dihadapkan national leadership," ujarnya.
Isu reshuffle kembali muncul lantaran pernyataan Presiden Jokowi yang tampak kecewa terhadap kinerja para menterinya. Jokowi mengkritisi jajaran pembantunya itu yang menganggap biasa krisis pandemi Corona (Covid-19). Eks Gubernur DKI itu menyampaikan kekecewaannya saat pidato kenegaraan di Istana Negara pada Kamis, 18 Juni 2020.
Jokowi bilang situasi krisis di tengah pandemi corona harus disikapi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Ia mengajak jajaran menterinya menjalankan amanat karena ada tanggung jawab terhadap 260 juta lebih rakyat Indonesia.
"Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Jokowi dalam pernyataannya yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020.
