Jika Presidential Threshold Tak Ada, Rakyat Banyak Pilihan Capres

Jika Presidential Threshold Tak Ada, Rakyat Banyak Pilihan Capres

Rabu, 1 Juli 2020 | 03:16 WIB
Aturan presidential threshold dinilai tak konstitusional.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Fahri Bachmid.
Photo :
  • VIVAnews/ Syahrul Ansyari.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Fahri Bachmid.

VIVAnews - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid, menilai presidential threshold 20 persen tidak sejalan dengan spirit konstitusi dan inkonstitusional. Menurutnya, presidential threshold sebaiknya nol persen.

"Kami berharap ke depan jika norma serta pranata presidential threshold masih tetap dipertahankan dalam rumusan RUU Pemilu yang akan datang, dan pada saat yang sama ada warga negara yang berkehendak men-challenge ke pengadilan, maka kami berharap MK sebagai penjaga konstitusi dapat merubah pendiriannya untuk tidak lagi mentolerir adanya pelanggaran konstitusi oleh penyelengara negara, termasuk DPR dan pemerintah yang sedang mengodok RUU Pemilu ini," kata Fahri dalam diskusi yang digelar secara online, Selasa, 30 Juni 2020.

Baca juga: Refly Harun Desak Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus

Menurut Fahri, jika presidential threshold ditiadakan maka rakyat akan memiliki banyak pilihan sosok capres yang berkualitas dan negarawan. Untuk itu, sistem yang dibangun terkait ambang batas capres ini harus lebih akomodatif dan hal itu juga untuk menghindari politik bercorak oligarkis.

Berita Terkait :
Saksikan Juga