Misbakhun: Soal Internal Tidak Gerus Elektabilitas Golkar

Misbakhun
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Adhitya Hendra
VIVAnews
Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu
- Ketua DPP Partai Golkar Muhammad Misbakhun menegaskan, kisruh elite partai Golkar tak membuat goyang kader dan simpatisan akar rumput. Menurutnya, di kalangan bawah tidak terasa adanya persoalan internal di Golkar.

4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa

"Kalau ada lembaga survei menyebut elektabilitas Golkar tergerus karena persoalan internal, justru tanggapan masyarakat saat kami datangi terlihat beda," ujar Misbakhun di Jakarta, Minggu 21 Desember 2014.
Kemenhub Pastikan Mudik 2024 Lancar, Intip Daerah Tujuan Terbanyak hingga Angkutan Terfavorit


Dia mengaku mendapat banyak hal baru dan tambahan energi setelah dua pekan penuh menyapa konstituen di daerah pemilihannya.  Menurutnya, sambutan dan harapan masyarakat terhadap Golkar masih tinggi.


"Artinya, jika setiap anggota DPR dari Golkar benar-benar serius menggarap konstituen dan memupuk kepercayaan, 2019 nanti tentu kami tidak seperti gambaran hasil survei itu.” katanya.


Misbakhun mengunjungi dapilnya dalam rangka memanfaatkan masa reses DPR yang telah dimulai 15 Desember lalu. Dia selama hampir dua pekan guna menyambangi konstituennya di Pasuruan dan Probolinggo.


“Ini masa reses pertama sejak dilantik menjadi anggota DPR pada 20 Oktober lalu. Saya ingin masa reses itu bisa saya manfaatkan sebaik mungkin demi menyapa konstituen,” kata dia.


Kegiatannya di sana antara lain, menghadiri peresmian sekaligus menyerahkan bantuan untuk pembangunan asrama santri di Pondok Pesantren Mambaul Ulum di  Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Itu dia lakukan pada Jumat, 18 Desember, lalu.


Salah satu hal yang paling sering ditemui Misbakhun saat menyambangi konstituennya adalah keluhan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Di samping itu, masyarakat juga menyoroti  janji-janji pemerintah tentang program-program pro-rakyat seperti jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) yang tak tepat sasaran.


“Keluhan itu tentu menjadi masukan dan catatan tersendiri untuk saya prioritaskan dan mendorong pemerintah untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya