Pilkada Serentak 2015

Terlibat Politik Uang, Dua Anggota KPPS Gresik Dicopot

Kantor Panwaslu Gresik Dijaga Ketat setelah Insiden Pengepungan
Sumber :
  • VIVA.co.id/Januar Adi Sagita

VIVA.co.id - Sebanyak tiga orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Gresik, yaitu Muslih, Yudha, dan Umar Darmawan, dinonaktifkan oleh KPU Kabupaten Gresik. Mereka merupakan anggota KPPS yang ada di Kelurahan Karang Turi, Kabupaten Gresik.

Pencopotan keduanya terkait dengan dugaan praktik money politics  atau politik uang, yang sebelumnya telah membuat massa pendukung salah satu pasangan calon (paslon) marah, dan melakukan pengepungan kantor Panwaslu Gresik, di Kebomas, Gresik, Senin, 7 Desember 2015.

Ketua KPU Kabupaten Gresik Akhmad Roni mengatakan pencopotan itu sudah melalui prosedur dan menaknisme yang berlaku.

"Jadi, jika memang ada anggota KPPS yang terlibat politik uang, maka seharusnya dia mengundurkan diri. Kalau tidak ya berarti harus dicopot," kata Roni, Rabu, 9 Desember 2015.

Roni berharap, dengan pencopotan itu maka suasana di Gresik akan kembali kondusif. Pencopotan ini, lanjut dia, juga membuktikan komitmen KPU Gresik untuk menciptakan Pilbup Gresik yang berintegritas, dan bersih dari politik uang.

Sebelumnya, aksi pengepungan terjadi di kantor Panwaslu Kabupaten Gresik, yang ada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gresik, Selasa, 8 Desember 2015. Pengepungan itu dilakukan oleh ratusan pendukung pasangan calon (Paslon) Khusnul Khuluk-Ahmad Ruba'ie (Berkah).

Mereka kecewa karena Panwaslu Kabupaten Gresik telah melepaskan pelaku politik uang  Muslih, dan Umar Darmawan. Awalnya, mereka mencari Faizin.

Koalisi Kekeluargaan Masih Belum Bersifat Final, kata PDIP

Namun, karena tidak menemukannya massa kemudian menyandera anggota Panwaslu Kabupaten Gresik lainnya Hariyanto, dan anggota Panwascam Kota Gresik Sugiyono.

Selang beberapa waktu kemudian, Faizin datang. Massa yang sudah menantinya berusaha menyerbunya. Berunutng, saat itu polisi berhasil mencegahnya, sehingga dilakukan perundingan.

Siapkan Satgas

Sementara itu, konstelasi politik di Surabaya semakin meningkat. Potensi untuk terjadinya politik uang pun juga besar.

Oleh karena itulah, kedua kubu yang bertarung dalam Pilwali Surabaya, yaitu Rasiyo-Lucy Kurniasari, dan Tri Trismaharini (Risma)-Whisnu Sakti Buana, membentuk satgas anti politik uang.

Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Didik Prasetiyono mengatakan, pembentukan satgas semacam itu mutlak diperlukan. Alasannya, dia ingin menjaga agar Pilwali Surabaya tetap bersih dari praktik-praktik politik uang.

"Terlebih waktu hari H itu, biasanya serangan fajar sangat gencar sekali. Makanya satgas inilah yang bertugas untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya praktik politik uang tersebut," kata Didik.

Laporan itu selanjutnya akan diproses oleh satgas itu untuk dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya.

"Nanti Panwaslu Surabaya inilah yang akan memrosesnya, baik dengan cara memintai keterangan pelakunya, ataukah dengan melakukan cara penindakan lainnya," ujar Didik.

Didik melanjutkan, jumlah satgas yang akan disebarkan oleh tim pemenangan Risma-Whisnu mencapai 12.000 orang. Dengan rincian, sebanyak tiga orang akan mengawasi setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Surabaya.

"Tepatnya, ada dua saksi yang bertugas di luar TPS, dan satu orang di dalam TPS. Tapia da juga satgas yang kami sebar di pasar-pasar, kampung, dan tempat strategis lainnya dengan cara menyamar," paparnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Rasiyo-Lucy Kurniasari Agung Nugroho. Agung mengaku, dia sudah menyiapkan sekitar seribu satgas untuk mengawasi jalannya Pilwali Surabaya, yang akan dilangsungkan hari ini.

Namun, secara khusus tugas semua satgas itu adalah untuk menjaga agar Pilwali Surabaya bersih dari praktik politik uang.

"Kami sudah memberikan instruksi kepada mereka, kalau memang ada yang menemukan, segera laporkan kepada pusat tim pemenangan. Pasti nanti akan kami teruskan ke Panwaslu Surabaya," ujar Agung.

Dengan cara itu, Agung yakin bisa meminimalisir munculnya pihak-pihak yang ingin melakukan politik uang kepada masyarakat.

"Karena kami tidak ingin Pilwali Surabaya ini justru menjadi ajang pembodohan bagi masyarakat," tegasnya. (ase)

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma

PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.

img_title
VIVA.co.id
11 Agustus 2016