- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVA.co.id - Partai Hanura menolak reshuffle kabinet jilid II. Apalagi, yang mengisi adalah penumpang gelap.
Ketua DPP Hanura Miryam S Haryani mengatakan, dia sudah berkali-kali menyampaikan alasan menolak reshuffle. Baik itu melalui Ketua Umum Partai Hanura Wiranto maupun agenda resmi partai.
"Sebaiknya dipertimbangkan dengan baik apabila kapal yang dinakhodai Jokowi-JK harus mengangkut penumpang baru, khawatirnya kapasitas kapal sudah overload," kata Miryam, saat dihubungi, Minggu, 27 Desember 2015.
Santer disebut, PAN akan segera masuk dan mengisi dua pos kementerian. Namun, Miryam seolah menyentil masuknya PAN, yang pada Pilpres 2014 lalu menjadi rival Jokowi-Jusuf Kalla dengan mengusung duet Prabowo-Hatta.
"Jangan sampai juga penumpang baru ini adalah penumpang gelap yang tidak punya tiket, kenapa saya bilang begitu? Karena dulu untuk mendapatkan tiket kami harus bercucuran darah dan air mata. Lalu penumpang baru ini harus jelas dari mana tiket diperoleh dan bagaimana prosesnya," ujar Ketua Umum Srikandi Hanura itu.
Anggota Komisi V DPR ini mengaku mendengar ada rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Kalau memang menjadi kebutuhan, lanjut Miryam, maka penggantinya harus orang yang lebih baik bukan reshuffle asal-asalan, agar benar-menghadirkan solusi.
"Namun, apabila reshuffle ini hanya karena desakan pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan momentum atau kepentingan kelompoknya lebih baik ditunda dulu karena sudah terlalu sering terjadi riak-riak politik sejak Jokowi-JK dilantik hingga saat ini," ujarnya.
PAN menyebut dua kursi kementerian akan diberikan yakni pos Kementerian Perhubungan dan pos Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Jangan Transaksional
Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejatera, Hidayat Nur Wahid, berharap Presiden Joko Widodo tidak melakukan politik transaksional jika nantinya akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Hidayat beralasan, politik transaksional justru akan membebani pemerintahan.
"Bukan transaksional tapi profesional, meski melibatkan partai politik, saya harap bukan transaksional," kata Hidayat, di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Minggu 27 Desember 2015.
Wakil Ketua MPR itu berharap perombakan kabinet jilid kedua akan menjadi solusi untuk Jokowi. Sehingga, mantan Gubernur Jakarta itu bisa bekerja lebih baik lagi di sisa masa pemerintahannya yang terus berkurang.
"Hendaknya reshuffle menjadi solusi, salah satunya merealisasikan janji Jokowi," kata Hidayat.
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
Tugas besar tim ekonomi baru adalah mengurangi impor untuk produksi.
