Sumber :
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id
- Kuasa hukum pasangan calon kepala daerah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Ma'mun Amir dan Batia Sisilia Hadjar, memaparkan sejumlah kecurangan yang dilakukan pasangan calon Herwin Yatim-Mustar Labolo, untuk memenangkan pilkada.
Pihaknya menyampaikan, kurang lebih ditemukan 18 ribu Daftar Pemilih Tetap (DPT) ilegal, tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NIK ganda. Bahkan, kertas suara untuk DPT ilegal tersebut dicetak di Kota Luwuk menjelang pilkada digelar.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
Pihaknya menyampaikan, kurang lebih ditemukan 18 ribu Daftar Pemilih Tetap (DPT) ilegal, tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NIK ganda. Bahkan, kertas suara untuk DPT ilegal tersebut dicetak di Kota Luwuk menjelang pilkada digelar.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
"Fakta politik ini menyebabkan kemenangan pasangan Herwin Yatim-Mustar Labolo yang diperoleh dengan cara melawan hukum dan menciderai pilkada yang seharusnya dilakukan secara jujur adil dan LUBER," kata Kuasa Hukum pemohon Unoto, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 11 Januari 2016.
Menurut Unoto, jumlah DPT ilegal yang sangat besar tersebut jelas memiliki pengaruh terhadap selisih perolehan suara. Fakta itu, kata dia, juga sudah dibenarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banggai dan Ketua KPU Banggai, serta sesuai dengan surat rekomendasi DPRD Banggai.
Tak hanya masalah DPT ilegal, pihak Ma'mun Amir dan Batia Sisilia Hadjar juga menuding jika politik uang juga terjadi secara sistematis dan masif oleh pasangan calon Herwin Yatim-Mustar Labolo. Modus yang dilakukan dengan menggunakan "Kartu Sahabat Sehati" untuk ditukar dengan nominal uang Rp100 sampai Rp300 ribu rupiah.
"Ada 100 ribu kartu yang disebar oleh Herwin Yatim-Mustar Labolo. Jika dikalikan, maka ada Rp10-Rp30 miliar uang yang tersebar pada tiga hari jelang pilkada," ujar dia.
Unoto menegaskan, pihaknya bisa membuktikan dan menghadirkan saksi-saksi yang bisa dipercaya bahwa politik uang di Pilkada Banggai sungguh sangat mengkhawatirkan.
"Semoga MK memberikan perhatian yang serius terhadap praktik politik uang di Pilkada Banggai. Karena dapat merusak mental masyarakat dan menciderai demokrasi pada pilkada serentak 2015 kemarin," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Fakta politik ini menyebabkan kemenangan pasangan Herwin Yatim-Mustar Labolo yang diperoleh dengan cara melawan hukum dan menciderai pilkada yang seharusnya dilakukan secara jujur adil dan LUBER," kata Kuasa Hukum pemohon Unoto, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 11 Januari 2016.
