- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul, mengatakan bahwa Partai Demokrat menolak revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Ruhut, selama 10 tahun, SBY selalu menolak revisi.
"Kami Partai Demokrat masih save KPK," kata Ruhut di Gedung DPR, Rabu 3 Februari 2016.
Menurutnya, poin-poin dalam draf revisi Undang-Undang KPK jelas akan melemahkan KPK dan bukan seperti klaim sejumlah pihak yang menyatakan memperkuat.
"Tolong kasih penjelasan agar kami bisa jelaskan ke rakyat, di mana revisi memperkuat KPK?" ujar Ruhut.
Politisi Partai Demokrat itu melihat ada kepentingan dalam dorongan revisi undang-undang KPK di antaranya soal pengawasan. Ia menduga itu akibat sikap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
"Fungsi kami ada pengawasan kok. Tapi kemarin itu kasus BG, ya bagaimana jadi tersangka, diperiksa saja belum supaya tak kejadian seperti itu," ungkap mantan pengacara itu.
Ruhut juga mempertanyakan terkait revisi pasal penyadapan bagi KPK. Ia berpendapat bahwa ada ketakuan banyak pihak atas kewenangan KPK tersebut.
"Karena takut aja. Aku gak takut disadap, karena lurus-lurus saja. Jadi ngapain mesti takut. KPK ini masih didukung rakyat," lanjut mantan pesinetron itu.
Ruhut tak mempersalahkan sikap fraksi partai lain yang mendukung revisi undang-undang KPK. Karena, semua partai bisa berseberangan dengan partai dan fraksinya.
"Jujur, rakyat semua masih mendambakan, senang mendukung KPK. Rakyat miskin karena ulah para koruptor. Ya siap-siap saja kalian kalau revisi, jeblok," kata dia. (ren)
