- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Dana partisipasi calon ketua umum Partai Golkar sebesar Rp1 miliar, dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai politik uang.
Menyusul opini Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif tersebut, Golkar akan segera berkonsultasi dengan KPK.
"Surat sudah kita kirim. Tapi, setelah pertemuan ini, segera saya akan ke KPK. Segera, sekarang ini. Supaya, lebih cepat lebih baik," kata Wakil Ketua Komite Etik, Lawrence Sibuarian di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa, 3 Mei 2016.
Jika KPK secara resmi menyatakan dana partisipasi itu benar politik uang, maka, Golkar akan mengikuti saran KPK. Golkar, kata Lawrence, akan menaati aturan dari lembaga penegak hukum.
"Apa yang nanti KPK sampaikan ke kami, akan kami ikuti. Karena, kita taat aturan. Kita ada aturan internal partai dan negara," ujar Lawrence.
Jika tidak jadi diterapkan, maka, kata Lawrence, dana penggantinya menjadi urusan panitia. Ia juga mengatakan, pencabutan dana ini akan dilakukan merata ke semua kandidat caketum.
"Tentu semua. Kalau ada diskriminasi, enggak adil. Buat semua.”
(mus)
