- ANTARA FOTO/Amirulloh
VIVA.co.id – Pelemparan bom molotov ke Gereja Oikumene di Samarinda, Kalimantan Timur, menuai simpati mendalam dan keprihatinan. Anggota Komisi III DPR, Wenny Warou, menyoroti peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan aparat dalam menanggulangi kejahatan terorisme yang masih terjadi.
"BNPT dan Polri yang harus bertanggung jawab. Ya kelengahan aparat," kata Wenny ketika dihubungi VIVA.co.id, Senin 14 November 2016.
Politikus Partai Gerindra ini mempertanyakan program deradikalisasi dari BNPT yang selama ini dijalankan. Menurutnya keberadaan residivis terorisme di masyarakat masih dianggap remeh sehingga kurang pengawasan.
"Itu namanya deradikalisasi enggak jalan mantap. Aparat kecolongan oleh residivis teror. Pembinaan kurang. Pengawasan pada waktu di masyarakat sering diabaikan," ujar Wenny.
Dia mengakui, pelaksanaan program deradikalisasi memang bukan hal yang mudah terutama jika anggarannya kurang. Namun pihak BNPT diminta lebih aktif turun ke lapangan.
"Ya itu BNPT harus turun ke lapangan. Jangan di kantor saja. Petakan wilayah RI dari ancaman terorisme," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa, juga mempertanyakan pengawasan terhadap mantan pelaku kejahatan terorisme. Pasalnya, pelemparan bom molotov ke Gereja Oikumene di Samarinda diketahui dilakukan oleh mantan narapidana tindak pidana terorisme yang membantu aksi bom buku pada tahun 2011.
"Itu kan dalam pengawasan BNPT. Kalau ada yang melakukan bom lagi berarti kan pengawasan itu gagal," kata Desmond.
