- VIVA.co.id/ Moh Nadlir
VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut bahwa upaya merevisi Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) untuk menempatkan pimpinan MPR dan DPR dari kadernya merupakan langkah yang tepat.
"Ini bagian dari tsunami politik. Apa pun hukum demokrasi, apa yang terjadi di DPR tidak boleh terlepas dari pilihan rakyat," ujarnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Desember 2016.
Dirinya menampik bahwa upaya merevisi UU MD3 itu merupakan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, hal itu merupakan kesadaran personal untuk menjaga tidak terjadinya kegaduhan politik di parlemen serta upaya menyatukan suara rakyat dengan parlemen.
"Kita berpartai berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan itu melalui rapat," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, ketika saat ini ada upaya revisi MD3, untuk menempatkan salah satu pimpinan dari PDIP, maka hal itu adalah upaya untuk menyatukan suara rakyat dengan DPR.
Hasto PDIP Jawab Tudingan Jadi Penghambat Pertemuan Jokowi-Megawati
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Joman Noel yang menyebut dirinya sebagai penghambat pertemuan antara Megawati dengan Jokowi dan Prabowo
