- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan, usulan hak angket penyadapan dari pihaknya sudah melalui pertimbangan matang. Benny mengklaim, usulan agar hak angket itu bisa diterima sebenarnya tidak sulit.
"Minimal (diajukan) 25 anggota, bisa dibayangkan tidak begitu sulit. Nanti dikabulkan atau tidak, ada paripurna," kata Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Februari 2017. "Kita enggak peduli disetujui apa tidak," ujar politikus Partai Demokrat tersebut.
Benny menjelaskan, pelaksanaan hak angket tidak dimaksudkan untuk mengganggu pemerintahan Jokowi. Dia meminta pengajuan hak angket tidak dipandang negatif. "Pelaksanaan hak angket tidak dimaksudkan menjatuhkan Presiden. Jangan ada prasangka buruk hak angket. Hak angket tidak selalu berujung pada impeachment, walaupun praktik di negara lain itu berujung pada impeachment," ujar Benny.
Ia mengatakan, pembiaran terhadap orang-orang yang menyadap adalah kejahatan atau pelanggaran konstitusi. Dalang terhadap penyadapan itu yang katanya ingin diselidiki di hak angket. "Kami menengarai telah dilakukan penyadapan oleh kekuasaan resmi. Siapa? Itulah yang kita selidiki. Kan BIN dan Polri sudah lakukan klarifikasi. Yang nuduh mereka siapa. Jangan-jangan betul mereka. Belum apa-apa klarifikasi," kata Benny.
Seperti diketahui, Benny mengusulkan hak angket penyadapan usai dugaan telepon Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ma'ruf Amin telah disadap. Namun usulan ini masih dianggap belum tepat oleh para anggota DPR. (mus)
KPK Minim OTT, Alex Marwata: Banyak Pejabat Negara Sudah Tahu HP Disadap
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan alasan mengapa lembaganya jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini.
