- VIVA.co.id/Reza Fajri
VIVA.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Fraksi Partai Demokrat di DPR meminta hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dibatalkan. Penolakan terhadap angket ini juga telah sesuai arahan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Menurut Partai Demokrat lebih baik dibatalkan. Saya pikir Pak SBY telah berikan arahan komprehensif ke Ketua Fraksi," kata Syarief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2017.
Menurut Syarief, salah satu penolakan juga karena proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dilakukan secara sepihak.
"Dalam proses pengambilan keputusan itu sudah kita ketahui bersama di luar mekanisme yang sering kita lakukan dan berpotensi melanggar tatib," ujar Syarief.
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan fraksinya menolak wacana melemahkan KPK. Menurutnya, masalah hukum yang terjadi di KPK biar ditindaklanjuti oleh KPK sendiri.
"Kecuali kalau ada kasus mengendap tak dilakukan KPK, baru kita pengawasan. Pengawasan perlu, tapi bukan melemahkan KPK," kata Syarief.
Pengamat Sebut Hak Angket Berpotensi Layu Sebelum Berkembang, Ini Alasannya
Rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dapat berimbas kepada hak angket yang pernah diwacanakan Ganjar Pranowo lewat PDIP
