OTT Auditor BPK, Anggota DPR: Perbaiki Pengawasan Internal

Operasi tangkap tangan KPK di BPK
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anwar Sadat

VIVA.co.id – Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem, Johnny G Plate menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan. 

Hakim Itong Isnaeni Pernah Bebaskan Koruptor APBD Rp119 Miliar

Menurutnya, kerja pengawasan internal, baik di BPK maupun di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu diperbaiki. "OTT ini menunjukkan bahwa di banyak kementerian dalam pelaporannya tak yakin akan laporan berdasarkan prosedur dan tata kelola keuangan yang baik," kata Johnny saat dihubungi VIVA.co.id, Senin, 29 Mei 2017.

Ia menambahkan, penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) hubungannya dengan kesesuaian laporan, seperti yang diatur standar akuntansi pemerintah. Kalau sudah mengikuti dengan benar maka akan mendapatkan WTP. "Kami anggap apabila laporan sudah dilakukan dengan benar maka secara otomatis berlaku tata kelola keuangan yang baik dan terhindar dari korupsi. Kita beranggapan begitu," ujarnya. 

Penampakan Bupati Langkat Saat Ditangkap, Pakai Kaos dan Celana Pendek

Menurutnya, temuan korupsi hanya bisa dilakukan kalau ada audit forensik dan bukan audit administratif keuangan. Sementara untuk mendapatkan WTP hanya menggunakan audit administratif keuangan sesuai syarat akuntansi negara.

Kedua, penyimpangan keuangan diawali dari perencanaan. Perencanaan yang baik dimulai dari musrenbang. "Jadi untuk mengamankan uang negara mesti diawali dari musrenbang yang baik dan berujung pada laporan keuangan yang baik. Di BPK ini kan ujungnya saja," kata Johnny.

KPK Sebut Bupati Kuansing Sempat Berusaha Kabur Saat Ditangkap

Ia melanjutkan, adanya korupsi karena kementerian tak yakin laporannya benar sehingga membutuhkan relasi khusus dalam bentuk korupsi untuk meng-upgrade laporannya menjadi benar. Lalu di BPK, ia nilai juga perlu ada perbaikan.

Menurut dia, anggota BPK harus didukung auditor-auditor BPK yang tidak saja mempunyai kemampuan kompetensi yang baik tapi juga integritas yang baik. Sebab auditor BPK adalah pegawai negeri. Kalau anggota BPK sudah kerja sungguh-sungguh tapi tak didukung auditor yang baik maka susah.

"Demikian pula di kementerian dan lembaga. Pejabat politik, menteri, dan pimpinan lembaga harus didukung birokrasi yang baik kompetensi dan integritasnya penting," ujarnya. (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya