- VIVA.co.id/Foe Peace
VIVA.co.id - Kegiatan Panitia Khusus (Pansus) angket di DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi memakan anggaran sekitar Rp3,1 miliar. Ini yang dipersoalkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
"MAKI akan menyampaikan surat somasi kepada Sekretaris DPR RI yang berisi teguran untuk tidak mencairkan dana membayar kegiatan Pansus Angket KPK karena berpotensi menimbulkan kerugian negara," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam pesan tertulisnya, Jumat 9 Juni 2017.
Boyamin menjelaskan somasi ini didasari oleh pengambilan keputusan penggunaan hak angket yang dinilai tidak sah, saat paripurna yang dipimpin Fahri Hamzah beberapa waktu lalu.
"Pembiayaan atas sesuatu yang dibentuk dengan cara tidak sah dan ilegal dapat dipastikan merugikan negara," ujar dia.
Menurut Boyamin, Pansus yang tidak sah sebaiknya tanpa biaya uang negara. Jika anggaran tetap dicairkan nanti, MAKI katanya akan memproses hal ini ke pihak penegak hukum.
"Kami pasti akan membuat laporan kepada aparat penegak hukum dengan dugaan korupsi," kata Boyamin.
Sebelumnya, Ketua Pansus angket ini Agun Gunandjar mengungkapkan anggaran keperluan terkait tugas Pansus. Anggaran itu seperti untuk pemanggilan undangan, konsiyering, kemudian kunjungan ke luar kota dan sebagainya.
"Anggaran mencapai Rp3,1 miliar," kata politikus Partai Golkar ini. (ren)
