- Antara
VIVA.co.id - Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mencurigai keberadaan Panitia Khusus Hak Angket untuk KPK sebenarnya bagian dari upaya melindungi Setya Novanto, Ketua DPR, dalam skandal korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Kasus ini tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan menyeret dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagai terdakwa.
"Dilihat dari pimpinan dan anggota Pansus Hak Angket KPK itu, semakin meyakinkan bahwa Pansus tersebut terindikasi kuat dipaksa untuk melindungi Setya Novanto dan orang-orang yang telah disebut terlibat dalam kasus mega skandal korupsi e-KTP," kata Doli melalui pesan singkatnya pada Senin, 12 Juni 2017.
Menurutnya, Novanto berhasil membuat sistem pertahanan diri dengan menarik institusi DPR untuk berhadap-hadapan dengan KPK. Parahnya lagi, untuk melawan KPK yang memberantas korupsi uang rakyat itu, digunakan pula uang rakyat sebesar Rp3,1 miliar.
"Dan bila kita cermati dari langkah dan gebrakan pertamanya yang menyerang dan memojokkan KPK, bukan tidak mungkin Pansus ini dapat mengarah kepada pelemahan KPK," kata Doli.
Kini, katanya, dapat disaksikan sebuah fakta "pertarungan kelas berat antara DPR dan KPK". Masyarakat akan lihat nanti akhir dari pertarungan itu, apakah hukum dan praktik korupsi akan kalah oleh kekuatan politik.
Publik menunggu sekaligus mengamati kesungguhan DPR bekerja untuk rakyat yang menginginkan pemberantasan korupsi atau untuk diri mereka. Masyarakat juga akan melihat KPK sebagai lembaga penegak hukum yang, menurut Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam, "bisa diatur dan takluk dengan kekuasaan" atau justru sebaliknya.
"Kita juga akan dapat membuktikan apakah KPK adalah institusi yang, seperti pernah diucapkan Pak Luhut, suka tebang pilih, atau menjadi alat kepentingan kelompok kepentingan tertentu, atau dugaan negatif lain seperti yang diragukan selama ini, atau KPK independen dan benar-benar institusi yang bisa diandalkan untuk memberantas korupsi," kata Doli.
Ia menilai persoalan itu juga adalah sebuah pertaruhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, apakah KPK dibiarkan terus melemah dan membiarkan para koruptor hidup bebas di bawah kekuasaan politik. (ren)
