- VIVA.co.id/Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kinerja Komnas HAM perlu dievaluasi khususnya terkait eksistensi lembaga tersebut. Menurutnya, untuk persoalan HAM, telah ada dirjen HAM di kementerian hukum dan HAM.
"Kalau lembaga intinya sudah kuat, buat apa, termasuk Komnas HAM. Komnas HAM itu lembaga independen, tapi ada Ditjen HAM, dan mereka kerjanya sama, tapi bagaimana kita lihat, kita evaluasi," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2017.
Ia mengatakan kalau Komnas HAM saat ini banyak masalah maka itu karena sistemnya belum bagus. Ia mencontohkan masalah-masalah yang timbul misalnya adanya isu korupsi dan persoalan politik.
"Ya gabung saja dengan Dirjen HAM, bagaimana pun HAM lembaga bagian dari negara, yang bukan saja konsen di dalam negeri, tapi konsen di dunia internasional, di sana ingin tahu perkembangan HAM di Indonesia. Nah, pemerintah dalam hal ini harus bertanggungjawab," kata Fahri.
Menurutnya, evaluasi penegakan HAM pada akhirnya akan dilihat melalui presidennya dan bukan komnas HAM-nya. Persoalan pembubaran ini dinilai juga sejalan dengan kebijakan presiden di awal pemerintahannya.
"Ada satu artikel pada Desember 2014, presiden membubarkan 10 lembaga negara dan saya menyambut positif. 10 lembaga negara itu di antaranya dewan penerbangan antariksa, dewan hukum, itu sudah pernah pada 15 Desember 2014. Waktu itu, saya sudah pernah ketemu presiden, saya ucapan selamat. Nah beliau katakan kita terus lakukan evaluasi," kata Fahri.
Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?
Penanganan covid-19 dianggap menjadi tanggung jawab presiden
