- VIVAnews/Aji YK Putra (Palembang)
VIVA.co.id – Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto mengatakan, PAN memang tak diajak pemerintah untuk mendiskusikan masalah penerbitan Perppu Pembubaran Ormas. Padahal PAN merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah.
"Kalau hal-hal lain diajak, tapi Perppu sama sekali tak diminta saran. Kalau diminta saran akan kami kasih saran," kata Yandri di warung daun, Jakarta, Sabtu 15 Juli 2017.
Ia menjelaskan, kalau PAN dimintakan saran oleh pemerintah, maka akan memberikan masukan agar tahapan peradilan dalam pembubaran ormas jangan dihapus.
"Artinya, engga tunggal tafsir dari pemerintah. Kasihan Jokowi (Joko Widodo) kalau gonjang ganjing. Tudingan langsung ke Jokowi. Itu yang kami maksud koalisi menerima membabi buta. Padahal kami ngga pernah dimintai saran," kata Yandri.
Ia menambahkan, tak hanya soal Perppu Ormas, ternyata PAN juga tak diajak juga diskusi soal RUU Pemilu. Sehingga, ketika mau komunikasi dengan pemerintah ia mempertanyakan akan datang kemana dan kapan
"Pemilu kami tak pernah diajak, tak diundang. Kami mau datang ke mana, jam berapa. PAN tetap ingin komunikasi dan beri kontribusi pada koalisi ini. Kalau ada perbedaan pendapat biasa saja," kata Yandri. (asp)
Guru Besar UMJ Ingatkan Gerakan Pro-Khilafah Masih Eksis di RI dengan Modus Baru
Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
