- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding kengototan pemerintah terkait ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen hanya untuk memunculkan calon tunggal dan menjegal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai, tudingan Fadli Zon terlalu naif jika upaya pemerintah hanya ingin menjegal Prabowo Subianto.
"Agak naif kalau memahami pemerintah membuat undang-undang hanya untuk menjegal seseorang. Pernyataan Pak Fadli Zon ini tidak beralasan dan tidak masuk akal sehat politik kita," kata Andreas kepada VIVA.co.id, Selasa, 18 Juli 2017.
Andreas menjelaskan, secara komposisi rasional presidential threshold dengan angka 20-25 persen tak mungkin untuk menghasilkan calon tunggal. Apalagi, secara historis politik, selama pilpres sejak Reformasi, nama Prabowo Subianto selalu lolos sebagai calon presiden.
"Dengan presentase presidential threshold 20-25 persen kan masih ada 80-75 persen yang bisa digunakan pasangan lain untuk maju sebagai calon. Terkesan Pak Fadli Zon kurang yakin, sementara Pak Prabowo sudah membuktikan tiga kali dalam pencalonan," tutur Andreas.
Kemudian, sejauh ini hubungan antara Prabowo dengan Presiden Joko Widodo masih baik. Sejak menjadi presiden, Prabowo dan Jokowi sudah dua kali saling bertemu baik di Istana serta Hambalang, Bogor. Beberapa hal ini seharusnya yang menjadikan Fadli Zon tak perlu khawatir.
"Dari aspek personal, pemerintah yang dimaksud adalah Presiden Jokowi, maka hubungan keduanya baik-baik. Saat pertemuan di Hambalang, keduanya sepakat saling mendukung dan apabila saatnya pilpres akan bertarung secara fair," tuturnya.
Baca Juga: Fadli Zon Curiga Pemerintah Berniat Jegal Prabowo di Pilpres
Sebelumnya, Fadli Zon menuding ambang batas 20-25 persen hanya sebagai strategi pemerintah untuk menjegal Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Bagi dia, ambang batas dengan angka tersebut sebagai upaya yang tak masuk akal.
"Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo. Menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal," kata Fadli di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017. (mus)
