- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Partai Golkar menegaskan tidak akan melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa pasca penetapan tersangka Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengatakan ada dua alasan objektif dan subjektif terkait itu.
Dalam kondisi objektif, ada landasan hukum yang menyepakati untuk tidak dilakukan Munaslub. Yakni berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional Golkar 2017 di Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.
"Suara terbesar dalam setiap pengambilan keputusan internal Golkar adalah DPD II dan DPD I. DPD I nya tidak berkehendak mengadakan Munaslub," kata Nurdin di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 18 Juli 2017.
Sehingga, kata Nurdin pada Rapimnas di Kalimantan, Partai Golkar telah memutuskan untuk tidak menyelenggarakan Munaslub. Kemudian berdasarkan alasan subjektif, Golkar memandang sebentar lagi akan ada kompetisi politik yang dijalani. Yakni Pilkada 2018 dan juga Pemilu Serentak 2019.
"Sehingga kalau kita mengadakan Munaslub, sangat tidak menguntungkan konsolidasi organisasi, program, dan pemenangan Golkar," ujar Nurdin.
Rapimnas Golkar, DPD I Mayoritas Dukung Airlangga
Dukungan penuh yang diberikan 34 DPD Tingkat I
